"Jumlah tersebut memungkinkan capaian daya tampung sekitar 10.000 siswa," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.
Gus Ipul menekankan pentingnya optimalisasi titik lokasi sekolah rakyat. Utamanya jumlah rombongan belajar (rombel) sebagai strategi percepatan.
"Kita harus all out, tidak boleh setengah jalan. Banyak saudara kita dari Desil 1 yang berharap bisa bersekolah di Sekolah Rakyat. Jika bisa dimaksimalkan (kapasitas siswa), maka dimaksimalkan," ujar dia.
Gus Ipul menegaskan Presiden Prabowo Subianto tidak keberatan dana digunakan untuk renovasi, asal akuntabel dan efektif. Pendirian sekaligus penyelenggaraan Sekolah Rakyat dipastikan berjalan tahun ini.
Pemerintah akan mendirikan Sekolah Rakyat di sejumlah daerah, mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini ditujukan untuk membantu pelajar tidak mampu khususnya siswa yang masuk kelompok miskin ekstrem.
Nantinya murid bisa bersekolah gratis dan berkualitas di Sekolah Rakyat. Saat ini, kurikulum untuk sekolah tersebut sedang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Jadi kita akan support mengembangkan kurikulumnya," ujar Plt Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP), Toni Toharudin, di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Selasa, 18 Maret 2025.
Kurikulum yang dikembangkan adalah Kurikulum Nasional. Tim Formatur Sekolah Rakyat menyebutnya dengan Kurikulum Nasional Plus.
"Plusnya ini akan seperti Sekolah Unggulan Garuda," tutur dia.
Toni mengupayakan Sekolah Rakyat memiliki kualitas yang baik secara kualitas guru ataupun sarana dan prasarannya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
