Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria. Foto: Dok. IPB
Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria. Foto: Dok. IPB

Tujuh Sikap Forum Rektor Indonesia Respons Omnibus Law

Pendidikan Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Citra Larasati • 11 Oktober 2020 11:25
Jakarta: Forum Rektor Indonesia (FRI) turut merespons situasi nasional yang sedang terjadi, utamanya pascapengesahan UU Cipta Kerja (Ciptaker atau Omnibus Law beberapa waktu lalu. Ada tujuh sikap yang ditekankan oleh FRI menanggapi Omnibus Law yang sempat memicu unjuk rasa beberapa hari lalu.
 
Ketua Forum Rektor Indonesia, Arif Satria dalam keterangan tertulisnya mengatakan, FRI dapat memahami bahwa dorongan investasi untuk penyediaan lapangan kerja dapat menjadi solusi atas masalah bertambahnya angkatan kerja baru sekitar 2,5 juta orang/tahun. "Begitu juga adanya sekitar 5 juta pengangguran baru," kata Arif, Minggu, 11 Oktober 2020.
 
Menurutnya, upaya mendorong investasi ini memang perlu diikuti dengan penyederhanaan perizinan, penguatan dan kepastian hukum, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif. Namun, FRI juga mengingatkan agar, pengambilan keputusan tersebut harus tetap menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, perlindungan rakyat, dan kedaulatan bangsa dalam berbagai aspek.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Di sinilah semangat perlunya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat dimengerti," ujar Arif.
 
Baca juga:Omnibus Law, Surat Terbuka BEM UGM Minta Kampus Nyatakan Sikap
 
Namun persoalannya adalah, jumlah peraturan perundangan yang diintegrasikan menjadi satu RUU Cipta Kerja ini cukup banyak. Sehingga menimbulkan kompleksitas tersendiri baik dari segi substansi maupun dari segi hukum.
 
"Seyogyanya, upaya tersebut dilaksanakan dengan lebih hati-hati dengan memperluas partisipasi publik, melibatkan lebih banyak ahli, dan dilakukan dalam waktu yang tepat," tegasnya.
 
Menurut Arif, hal ini sangat penting untuk menghindari salah pengertian terhadap tujuan dan substansi RUU tersebut. Sekaligus menghindari adanya kecurigaan yang berujung pada penolakan-penolakan.
 
Faktanya, pengesahan RUU Cipta Kerja oleh DPR dilakukan lebih cepat dari dugaan banyak pihak. Pengesahan ini dilakukan di saat masih tajamnya perbedaan pendapat di kalangan masyarakat dan suasana pandemi covid-19.
 
"Akibatnya berbagai aksi penolakan pengesahan UU Cipta Kerja bermunculan," tandas Rektor IPB ini.
 
Dengan mencermati situasi tersebut, FRI menyampaikan sikapnya sebagai berikut:
 
1. FRI menyayangkan adanya sebagian aksi unjuk rasa yang anarkis yang telah mengganggu ketertiban masyarakat dan merusak fasilitas umum. Pada prinsipnya FRI memandang bahwa aksi unjuk rasa untuk menyalurkan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dilindungi UndangUndang, namun tetap harus mematuhi ketentuan yang berlaku.
 
2. FRI memandang bahwa perbedaan pendapat dalam era demokrasi adalah hal yang biasa. Selanjutnya, terkait perbedaan pendapat dalam merespon UU Cipta Kerja diharapkan dapat diselesaikan melalui saluran-saluran yang konstitusional. FRI juga menghimbau semua pihak yang berbeda pendapat agar dapat menahan diri dan mengedepankan dialog secara jernih untuk mendapatkan solusi.
 
3. FRI mengharapkan pemerintah dan DPR RI selalu membuka diri untuk menampung aspirasi dan masukan-masukan kritis dari berbagai pihak yang sama-sama bergerak atas dasar rasa cinta kepada bangsa Indonesia.
 
4. FRI akan memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR RI setelah mencermati dan menyisir UU Cipta Kerja versi final, khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah solusi alternatif yang dimungkinkan secara hukum.
 
5. FRI berharap bahwa proses pengesahan RUU Cipta Kerja yang menimbulkan gejolak ini dapat menjadi bahan pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus terus memperkuat modal sosial berupa rasa saling percaya seluruh komponen bangsa.
 
6. FRI mengajak para akademisi dan mahasiswa untuk selalu peduli dengan persoalan bangsa dengan senantiasa mengedepankan gerakan intelektual berdasarkan akal sehat, pemahaman yang utuh, dan kajian kritis-obyektif.
 
7. FRI menghimbau kepada para pimpinan perguruan tinggi dan sivitas akademika untuk selalu menjaga kondusifitas kampus agar kegiatan akademik dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, khususnya di masa pandemi Covid-19 ini.
 
"Demikianlah pernyataan Forum Rektor Indonesia, Semoga kita semua senantiasa menjaga keutuhan untuk bersama-sama mewujudkan kemajuan bangsa," tutup Arif.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif