Ilustrasi. Medcom

Hardiknas 2023, P2G Soroti Digitalisasi yang Belum Efisien dan Penambangan Data Anak

Renatha Swasty • 02 Mei 2023 11:59

Jakarta: Perhimpunan Persatuan Guru (P2G) menyebut masih banyak masalah yang mesti diselesaikan dalam rangka Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menyoroti digitalisasi dalam dunia pendidikan yang diusung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Kami menilai beragam aplikasi dari kementerian tersebut belum menjawab janji efesiensi dalam digitalisasi pendidikan," kata Iman dalam keterangan tertulis, Selasa, 2 Mei 2023.

Dia mengatakan Platform Merdeka Mengajar (PMM) ala Kemendikbudristek telah menjadi produk layanan yang dikampanyekan sangat masif. Iman menyebut di lapangan guru-guru selalu ditekan sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan agar segera menginstal aplikasi tersebut.

Bahkan, Dinas Pendidikan mengecek sekolah dan guru. Sehingga, terdata guru yang tidak menginstal dan mengerjakan tumpukan tugas di dalamnya.

Iman mengkritisi aplikasi menjadi kurang berguna bagi guru yang tidak memiliki gawai memadai dan tinggal di pelosok yang minim listrik dan nirkoneksi internet.

"Dulu, guru dibebani administrasi, sekarang dibebani aplikasi. Ternyata aplikasi tidak menyederhanakan dan memudahkan tugas guru," cetus Iman.

Iman menyayangkan apabila jumlah angka penginstal aplikasi ditargetkan sebagai capaian keberhasilan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) melalui PMM oleh Kemdikbudristek.

Dia juga mengkritisi pemanfaatan teknologi dalam pendidikan sebagai jalan keluar krisis dan masa pemulihan setelah covid-19 yang diajukan dalam Education Working Group (EDWG) G-20. Iman mengatakan optimisme yang dibangun berbanding terbalik dengan keadaan dalam negeri.

Iman menuturkan learning loss tetap terjadi pada anak di Indonesia meskipun kementerian dan berbagai Perusahaan Teknologi Edukasi (Edtech) dalam negeri bergandengan menyukseskan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Bahkan, kata dia, bukannya mengembalikan pembelajaran yang hilang, data anak malah ditambang oleh Edtech.

"Human Right Watch (HRW) mencatat 164 Edtech di dunia melanggar privasi anak, termasuk di Indonesia. Selama pandemik Edtech justru melakukan praktik menambang data anak," ungkap guru SMA ini.

Di sisi lain, guru menghadapi kesenjangan digital, surplus pelatihan, kelebihan beban administrasi yang dituntut oleh aplikasi dari kementerian serta tuntutan untuk membuat konten digital.

"Penambangan data juga terjadi pada guru. Beragam pelatihan digital serta Kurikulum Merdeka justru diinisiasi Edtech yang merasa lebih memahami Kurikulum Merdeka," tutur Iman.

Dia mengungkapkan di Jakarta, Dinas Pendidikan bekerja sama dengan salah satu platform swasta yang mewajibkan guru, orang tua, siswa dan sekolah mengisi modul. Dalam modul tersebut sejumlah pertanyaan berupa data pribadi dan data lain yang bisa digunakan untuk memetakan prilaku seseorang (konsumen).

Iman menyebut karena ketidakmampuan kementerian membangun data awan (cloud) berdaulat, kementerian membuat kebijakan akun belajar yang sebenarnya paket layanan dari Google. Hal itu bisa menyerap semua data dari dinas pendidikan, sekolah, siswa, guru bahkan aktivitas mereka.

Dia menyebut masifnya penggunaan platform dalam pendidikan juga harus diantisipasi. Sebab, melahirkan Artificial Intelligence (AI) yang dibuat dengan logaritma yang menguntungkan pembuatnya.

P2G meminta pemerintah perlu membuat protokol AI for Education (AIED) seperti di Uni Eropa. Protokol berisi batasan etis, privasi, potensi lahirnya bias, dan pengutamaan hak yang berkeadilan dalam pendidikan.

"Kontrol AI dalam pendidikan akan semakin besar. Protokol AIED harus segera dibuat pemerintah agar sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, bukan tujuan komersil pembuat platform," ujar Iman.