Pertama, PTN mesti dikembalikan ke peran sebagai bagian dari pelayanan pemerintah yang menyediakan pendidikan tinggi terjangkau dengan standar mutu yang tetap tinggi.
"Konsekuensinya, pemerintah harus mengambil alih sebagian besar komponen pembiayaan yang dibutuhkan oleh PTN agar tidak membebani mahasiswa dengan biaya pendidikan yang tinggi," kata Faishal dikutip dari laman nu.or.id, Rabu, 15 Mei 2024.
Faishal menekankan PTN yang memiliki daya saing bisa mendapatkan pendapatan dari kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Sementara itu, PTN yang belum bekerja sama tetap fokus pada layanan pendidikan sesuai standar pemerintah.
"PTN yang memiliki daya saing, bisa mendatangkan pendapatan dari sektor lainnya seperti kerja sama dengan dunia usaha dan industri. Jika tidak, ya, perannya sebatas memberikan layanan pendidikan saja dengan standar yang sudah ditetapkan pemerintah," ujar dia.
Kedua, apabila model PTNBH tidak bisa direvisi pengelolaannya, Faishal menyarankan pemerintah mengatur penetapan UKT. Hal itu dengan mempertimbangkan latar belakang dan kondisi keluarga mahasiswa, serta lokasi kota atau wilayah PTN berada.
Dia menyebut dana yang didapatkan dari mahasiswa hanya boleh digunakan untuk kegiatan operasional pendidikan. Sedangkan, pengembangan infrastruktur harus dipenuhi oleh pemerintah.
"Untuk pengembangan infrastruktur bisa menjadi bagian yang harus dipenuhi oleh pemerintah," ujar dosen Fakultas Ilmu Politik Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur tersebut.
Ketiga, Faishal mengusulkan pemerintah membuka kesempatan lebih luas bagi perguruan tinggi swasta (PTS) agar bisa berakselerasi kembali dengan memberikan batasan dan kuota jumlah mahasiswa yang bisa diterima oleh PTN serta menentukan besaran maksimal UKT.
"Hal ini penting agar masyarakat juga memiliki alternatif untuk melanjutkan pendidikan di PTS. Jika PTNBH tidak mau menerima mahasiswa KIP Kuliah dalam jumlah besar, maka peruntukannya bisa dialihkan lebih banyak kepada calon mahasiswa yang melanjutkan studi di PTS kecil," jelas dia.
Faishal juga menekankan standar masuk PTN harus diterapkan konsisten. "Masyarakat dari kelas ekonomi menengah atas yang tidak diterima di PTN karena passing grade nilai, bisa mendapatkan pendidikan yang berkualitas di PTS besar yang berbayar mahal," tutur dia.
Faishal menilai masyarakat dari kelas ekonomi menengah atas yang merasa tidak perlu kuliah atau tidak diterima karena passing grade nilai di PTN bisa mendapatkan pendidikan berkualitas di PTS besar yang berbayar mahal apabila standar masuk PTN diterapkan konsisten.
| Baca juga: PTN Naikkan UKT, Rektor Unair: Perlu Evaluasi Pembiayaan Perguruan Tinggi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
