Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Plt. Dirjen Diktiristek), Nizam mengatakan, skema ini sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Skema ini telah berhasil diterapkan di Australia.
Namun Nizam tak menjelaskan lebih lanjut bagaimana model dan teknis pelaksanaan skema income contingent loan tersebut. Hal ini disampaikan Nizam saat bertemu dengan sejumlah pimpinan dan jajaran PTNBH.
Pertemuan ini dilakukan untuk mengevaluasi skema-skema pembayaran uang kuliah tunggal (UKT). “Saya ingin mengingatkan, bahwa menjadi PTN-Badan Hukum bukanlah swastanisasi atau komersialisasi PTN. PTNBH 100 persen merupakan perguruan tinggi milik negara yang diberi mandat untuk menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi yang berkualitas tapi tetap inklusif, terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Nizam membuka pertemuan, dalam siaran persnya, di Jakarta, Jumat, 2 Februari 2024.
“Pemerintah tetap membiayai PTNBH dalam bentuk bantuan penyelenggaraan PTNBH, gaji dan tunjangan dosen, pendanaan tridarma, serta pendanaan pengembangan lainnya. Karenanya, biaya kuliah di PTNBH mestinya tidak menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat,” tandasnya.
Nizam mengingatkan, prinsip yang harus dipegang adalah tidak boleh ada satu pun mahasiswa yang memenuhi syarat tidak dapat kuliah di PTNBH karena alasan ekonomi. “Prinsipnya, tidak boleh sampai ada mahasiswa yang memenuhi syarat sampai tidak bisa kuliah di PTNBH karena alasan ekonomi,” tandas Nizam.
Menurut Nizam, sumber pendanaan dapat berasal dari mitra perguruan tinggi, filantropi, CSR, alumni, dana abadi, dan berbagai sumber pendanaan lainnya. PTNBH, kata Nizam, dapat memanfaatkan aset yang dimilikinya untuk menjadi sumber pendapatan yang dapat membantu membiayai kualitas pendidikan.
Baik berupa aset intelektual, seperti paten dan hak kekayaan intelektual (HKI) lainnya, pengembangan hasil riset dan inovasi yang diproduksi bersama industri, teaching factory, agro-industri, layanan konsultasi, maupun pemanfaatan aset berupa sarana-prasarana.
Tak kalah pentingnya juga peningkatan efisiensi internal perguruan tinggi. “Saya yakin dengan kreativitas dan jaringan yang dimiliki PTNBH masalah kesulitan finansial mahasiswa dapat diatasi,” lanjut Nizam.
Pertemuan ini dihadiri Plt Dirjen Diktiristek, Plt Sekretaris Ditjen Diktiristek serta rektor dan jajaran pimpinan seluruh PTN-BH, yakni ITB, UI, UGM, UM, ITS, UNY, IPB, USK, UB, Unair, Unhas, UNNES, UNP, UNS, UNESA, UNDIP, UNPAD, USU, Unand, UPI, UT serta diikuti pula oleh pimpinan beberapa PTN non Badan Hukum, ULM, Unimal, Unja, Unimed, Unsam, Unsoed,UPNVY, ITK, dan UNM.
Sebelumnya, sebanyak 120 mahasiswa ITB (Institut Teknologi Bandung) tidak dapat melakukan pengisian rencana studi semester genap tahun ajaran 2023/2024 dengan alasan tunggakan UKT (Uang Kuliah Tunggal) yang belum lunas. Fakta ini ramai di media sosial X, ditambah dengan isu penawaran solusi pinjaman online (pinjol) yang disodorkan pihak kampus kepada sejumlah mahasiswa penunggak UKT tersebut.
Hal ini membuat Kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) ITB ikut menyoroti kondisi tersebut. Ketua Kabinet KM ITB, Muhammad Yogi Syahputra mengungkapkan sejumlah informasi bahwa kegaduhan ini berawal dari adanya 120 nama yang melapor melalui google form bahwa mereka tidak dapat melakukan pengisian rencana studi periode ini.
"Sebenarnya inti masalahnya itu bukan di pinjaman online-nya. Inti masalahnya bahwasannya rektorat membuat kebijakan baru yang intinya memaksa cuti mahasiswa yang masih memiliki tunggakan UKT. Jumlah berdasarkan pendataan KM sendiri terdapat hingga 120 mahasiswa," kata Yogi kepada Medcomid, Jumat, 26 Januari 2024.
| Baca juga: Kemendikbudristek Minta PTNBH Kreatif Danai Kebutuhan Operasionalnya |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
