Kampus UI. Foto: Dok. UI
Kampus UI. Foto: Dok. UI

BEM UI Minta Presiden Lakukan Executive Review Terhadap Statuta UI

Pendidikan Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia Perguruan Tinggi
Citra Larasati • 03 Desember 2021 20:12
Jakarta: Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) masih bersikukuh untuk meminta pemerintah mencabut PP nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI. Namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pencabutan PP tersebut.
 
BEM UI memutuskan untuk mengadakan aksi penolakan revisi statuta di depan gedung Kemendikbudristek. Aksi ini bertujuan untuk menuntut Mendikbudristek, Nadiem Makarim, menyampaikan aspirasi berbagai elemen UI kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan executive review terhadap Statuta Baru UI.
 
Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra menyebut, pencabutan ataupun penolakan revisi PP sebelumnya itu menemui jalan buntu. Bahkan pihaknya merasa dilempar ke sana kemari untuk menyelesaikan permasalahan statua tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Upaya pengiriman surat kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) pun telah dilakukan. Kemudian pihaknya mendapatkan keterangan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno jika urusan revisi PP 75 itu ditangani oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim.
 
"Dari sana kemudian diserahkan ke Plt. Dirjen Dikti, Prof Nizam, namun Prof Nizam sendiri menyerahkan hal ini kepada pihak kampus untuk diselesaikan secara internal," ujar Leon di Gedung Kemendikbudristek, Jumat 3 Desember 2021.
 
Baca juga:  Dicuekin 3 Kali Unjuk Rasa di Kampus, Demo Statuta UI Lanjut ke 'Kantor Nadiem'
 
Dengan begitu, permasalahan ini, kata dia, mesti diselesaikan lewat empat organ yang ada di UI. Di antaranya, rektor, Dewan Guru Besar, Majelis Wali Amanat, dan Senat Akademik. Karena rektor dan ketua MWA UI nihil respons.
 
"Namun rektor dan Majelis Wali Amanat sampai saat ini belum mau menemui kami," tuturnya.
 
Diketahui dalam statuta UI PP 75 tahun 2021 pasal 39, terdapat perubahan terkait rangkap jabatan bagi rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan. Dalam aturan yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi tersebut, pada pasal C, merangkap jabatan dilarang (hanya) untuk posisi direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau daerah (BUMD) maupun swasta.
 
Artinya, merangkap posisi lain di luar direksi pada BUMN/BUMD maupun Swasta diperbolehkan. Dan hal itu dinilai sarat akan konflik kepentingan di dalam lingkungan UI sebagai sivitas akademika.
 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif