“Untuk beberapa sekolah di jenis tertentu mungkin cocok (melibatkan TNI/Polri). Namun tidak semua cocok, seharusnya manajemennya harus berbasis sekolah,” kata Indra saat dihubungi Medcom.id, Minggu 21 Juli 2019.
Ia menjelaskan tugas dari TNI/Polri bukan menjadi pelaksana MPLS. Ada tugas yang lebih besar dari seorang TNI dibandingkan mengurusi masa orientasi siswa di sekolah.
“TNI tupoksinya bukan ngurusin yang begini. Masa mau kembali ke zaman orde baru kita harus menempatkan tugas tantara bukan untuk mengurusi masa orientasi siswa bukan ke sana arahnya,” jelas Indra.
Pelibatan TNI seharusnya lebih kepada membuat program MPLS yang mendorong kedisiplinan. TNI tidak turun langsung terlibat dalam kegiatan masa orientasi siswa.
“Kalau tantara memberikan pelatihan kepada misalnya wakil kurikulum bidang kemahasiswaan gimana membuat program orientasi yang mendorong kedisiplinan, mendorong supaya anak itu tidak mudah patah semangat. Itu bisa,” tutur Indra.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membina peserta didik baru di masa orientasi siswa (MOS) atau sekarang lebih dikenal Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS). Pembinaan ini lebih difokuskan pada membangun karakter nasionalis siswa dengan mengacu pada materi daro Kemendikbud.
“Kami akan melibatkan personel TNI untuk penyelenggaraan kegiatan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS), mulai dari jenjang SD, SMP, SMA dan SMK. Penguatan materi dasar berkaitan nasionalisme, bela Tanah Air, cinta Tanah Air, sebagai bagian dari penguatan pendidikan karakter siswa,” kata Muhadjir saat rapat ‘Persiapan Pelaksanaan PLS tahun 2019’ di Kantor Kemendikbud, Senayan, Jakarta, Jumat, 21 Juni 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
