Kampus UGM, UGM/Humas.
Kampus UGM, UGM/Humas.

Sejumlah Guru Besar Dorong Revisi UU Sisdiknas

Pendidikan Kebijakan pendidikan Omnibus Law
Citra Larasati • 29 September 2020 20:55
Jakarta: Sejumlah guru besar perguruan tinggi dari seluruh Indonesia mengapresiasi keputusan untuk mengeluarkan seluruh ketentuan pasal yang berkaitan dengan sektor pendidikan dalam RUU Cipta Kerja (Ciptaker). Pasalnya, rancangan klaster pendidikan dalam regulasi tersebut sangat kontraproduktif dan merugikan perkembangan serta kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
 
“Pemerintah dan DPR pada akhirnya masih mau mendengar berbagai aspirasi, kritik, dan masukan dari berbagai pihak terutama dari akademisi,” kata Ketua Dewan Guru Besar UGM, Koentjoro, dalam webinar Telaah Kritis Guru Besar Indonesia atas RUU Cipta Kerja Sektor Pendidikan dan Kebudayaan, Selasa, 29 September 2020.
 
Pasca dicabutnya klaster pendidikan dalam RUU tersebut, Koentjoro meminta kepada DPR dan pemerintah agar tetap konsisten untuk tidak lagi memasukkan substansi pengaturan pendidikan nasional. Baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari RUU Cipta Kerja.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga:Akhirnya, Klaster Pendidikan Dicabut dari RUU Ciptaker
 
Namun sebaliknya, ia mendorong Komisi X untuk segera menggagas dan mengeluarkan inisiatif melakukan revisi RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang baru dengan model omnibus law. Sebab, katanya, Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas tersebut sudah berlaku hampir tujuh belas tahun dan inilai kurang akseleratif dalam merespons persoalan dan tantangan disrupsi pendidikan di masa kini dan yang akan datang.
 
“Perlu penyesuaian dengan dinamika perubahan zaman dalam konteks kekinian dan masa depan,” paparnya.
 
Webinar yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar UGM ini juga mengundang pembicara anggota guru besar dari perguruan tinggi lainnya, anggota DPR dan DPD RI.
 
Guru Besar IPB, Ari Purbayanto mengatakan pasca dikeluarkannya klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker ini maka akademisi dan guru besar perlu melakukan revisi Sisdiknas. Tujuannya dalam rangka penguatan sistem pendidikan di Indonesia.
 
Hal senada juga disampaikan oleh Cecep Darmawan, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, menurutnya pendidikan merupakan sektor publik sehingga tidak boleh ada tujuan komersialisasi.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif