Namun, kelangkaan minyak goreng di pasaran tetap terjadi. Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada (UGM) Hempri Suyatna menyebut pemerintah mesti lebih gencar melakukan operasi pasar serta melakukan berbagai langkah inovatif misalnya memotong jalur distributor sehingga bisa menekan harga minyak.
”Melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha termasuk konsumen. Jangan sampai penimbunan juga terjadi di level kosumen," kata Hempri dikutip dari laman ugm.ac.id, Rabu, 16 Maret 2022.
Proses pengawasan distribusi ini perlu diperkuat kembali. Termasuk soal ekspor Crude Palm Oil (CPO) hingga distribusi minyak goreng di dalam negeri.
“Perlu perbarui proses pengawasan distribusi ini apalagi Indonesia dikenal penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia,” tutur dia.
Hempti mengungkapkan kelangkaan minyak goreng disebabkan banyak faktor. Mulai dari meningkatnya harga CPO, gangguan distribusi, hingga aksi penimbunan minyak goreng.
“Saya kira faktor pemicunya sudah muncul sejak tahun lalu, November 2021 dikarenakan kenaikan harga CPO di pasar internasional. Naiknya harga CPO inilah yang kemudian memicu banyak pedagang minyak goreng menjual produknya ke luar negeri daripada ke dalam negeri,” kata Hempri.
Dia menyebut kelangkaan diperparah dengan banyaknya pedagang bermain dan mencari keuntungan di balik kelangkaan minyak goreng. Sehingga proses distribusi menjadi tidak berjalan lancar.
“Dalam banyak kasus sering kita temukan, terjadi banyak penimbunan minyak goreng sehingga mengakibatkan proses distribusi menjadi tidak lancar,” tutur dia.
Baca: Sudah Sepekan Minyak Goreng Kemasan di Banyuwangi Hilang di Pasaran
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
