Selain itu, Kemendikbud juga diimbau memasukkan substansi pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional.
“Kita ingin semuanya evidence based. Begitu banyaknya penelitian yang telah dilakukan harus menjadi dasar penentuan pembangunan vokasi yang memang menjadi salah satu fokus utama Kemendikbud pada periode ini. Mulai dari penentuan sektor prioritas, jumlah SMK yang akan dibangun, persebaran geografis, semua harus ada justifikasi dan argumennya,” ujar Hetifah, dikutip dpr.go.id, Jakarta, Jumat, 8 Mei 2020.
Masuknya rencana pembangunan pendidikan vokasi ke dalam cetak biru pendidikan nasional sangat penting demi menjamin keberlangsungan rencana secara jangka panjang.
“Jika tidak ada grand design yang memiliki kekuatan hukum, ini sangat rentan untuk tidak berlanjut pada periode selanjutnya jika menterinya berganti," ujarnya.
Hetifah mengajak semua pihak berkomitmen memajukan pendidikan vokasi di Indonesia. Cetak biru pendidikan vokasi harus dibuat dengan benar-benar mementingkan kualitas, mempertimbangkan arah perkembangan zaman, dan berbasis data.
Politikus Golkar itu juga mengingatkan Kemendikbud untuk menerbitkan kebijakan khusus pendidikan vokasi selama masa pandemi covid-19. Sebab, hingga saat ini belum ada kepastian kapan wabah akan berakhir.
"Kemendikbud harus menyiapkan skenario-skenario juga untuk anak SMK dan pendidikan vokasi lainnya. Karena rata-rata mereka belajar berbasis praktik, tidak bisa hanya teori secara daring. Harus dipikirkan solusinya agar pembelajaran yang dilaksanakan tetap berkualitas," kata Hetifah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
