Guru tengah mengajarkan siswa di muka kelas. Foto: MI/Gino Hadi.
Guru tengah mengajarkan siswa di muka kelas. Foto: MI/Gino Hadi.

IGI: Agenda Pendidikan yang Tak Penting Harus Dihapuskan

Pendidikan Kualitas Pendidikan PISA 2018
Muhammad Syahrul Ramadhan • 04 Desember 2019 16:20
Jakarta: Ikatan Guru Indonesia (IGI) berharap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim dapat memainkan politik anggaran dengan baik dan bijak. Organisasi guru melek teknologi ini mendorong Nadiem memprioritaskan anggaran untuk menjaga ketersediaan guru.
 
Terutama bagaimana caramemprioritaskan anggaran untuk menjaga ketersediaan guru di Indonesia. Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik), jumlah guru Indonesia hanya berjumlah 2.769.203.
 
"Artinya jika guru Indonesia diberikan upah rata-rata Rp.5.000.000/bulan, maka setiap bulan hanya membutuhkan Rp 13.846.015.000.000 atau hanya Rp 166.152.180.000.000/tahun atau hanya 7,48% dari APBN," papar Ramli di Jakarta, Rabu, 4 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ramli menuturkan, pendapatan guru haruslah memadai. Pernyataan ini berkali-kali ditegaskan, sebab masih ada guru yang digaji tak layak jika dibandingkan dengan besar tanggung jawab pekerjaannya.
 
Hingga kini, kata Ramli, masih banyak guru yanghanya diberi upah Rp 100.000 perbulan.
"Bagaimana mungkin bangsa ini menggantungkan masa depannya pada pesawat terbang yang menggunakan minyak tanah dan dipaksa bersaing dengan pesawat yang menggunakan avtur?" tegas Ramli.
 
Ia juga tegas meminta, agar kegiatan-kegiatan tidak penting seperti Ujian Nasional, Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang kerap digelar di tempat mewah, seperti hotel berbintang dan kegiatan seremonial lainnya harus dihentikan.
 
"Pola pelatihan guru dan kepala sekolah yang selama ini dijalankan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Kemendikbud mesti dievaluasi, karena cenderung membuang anggaran tanpa hasil yang jelas. Faktanya, pendidikan di Indonesia tak beranjak, minimal berdasarkan hasil dari PISA ini," terangnya.
 
Ia menyebut, anggaran pendidikan untuk kementerian lain di luar pendidikan harus dikembalikan ke pendidikan. Nadiem, menurut Ramli, harus berani untuk memperjuangkan itu.
 
"Jika tidak, jangan pernah berharap bangsa ini bisa maju seperti yang lainnya. Negeri ini tak boleh lagi membohongi rakyatnya, seolah-olah anggaran pendidikan sudah 20% dari APBN dan 20% APBD," ujarnya.
 
Hasil PISA ini pun sesungguhnya tak jauh berbeda dari hasil AKSI (Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia) yang dilakukan Kemendikbud."Jadi tak perlu menyalahkan PISA, mari kembali melihat diri sendiri untuk berbenah dan melompat jika berani," tuturnya.
 
Skor Indonesia pada Programme for International Student Assessment (PISA) 2018 yang diselenggarakan oleh The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) masih di bawah rata-rata negara yang bergabung di organisasi tersebut.
 
Hasil PISA 2018 yang dirilis oleh OECD di Paris, Perancis, Selasa, menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam membaca meraih skor rata-rata yakni 371, jauh di bawah rata-rata OECD yakni 487. Kemudian untuk skor rata-rata matematika yakni 379, sedangkan skor rata-rata OECD 487. Selanjutnya untuk sains skor rata-rata siswa Indonesia yakni 389, sedangkan skor rata-rata OECD yakni 489.
 
Programme for International Student Assessment (PISA) yang diinisiasi oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah suatu studi untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang tahun ini diikuti oleh 77 negara di seluruh dunia.
 
Setiap tiga tahun, murid-murid berusia 15 tahun dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak, menempuh tes dalam mata pelajaran utama, yaitu membaca, matematika, dan sains. Tes ini bersifat diagnostik yang digunakan untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan. Indonesia telah berpartisipasi dalam studi PISA sejak 2000.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif