Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara utama di Temu Administrator Muda Indonesia (ADMI) 2019 yang digelar di UNS. Foto: UNS/Humas
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo saat menjadi pembicara utama di Temu Administrator Muda Indonesia (ADMI) 2019 yang digelar di UNS. Foto: UNS/Humas

Adminisrator Muda se-Indonesia Gelar Pertemuan di UNS

Pendidikan Pendidikan Tinggi
Intan Yunelia • 04 November 2019 18:09
Jakarta: Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta menyelenggarakan Temu Administrator Muda Indonesia (ADMI) 2019 di Gedung Auditorium UNS, Senin 4 November 2019. Temu ADMI ini merupakan salah satu forum diskusi ilmiah bagi mahasiswa Program Studi (Prodi) Ilmu Administrasi Negara/ Publik se-Indonesia.
 
Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun untuk mengembangkan bidang keilmuan administrasi publik/ negara. Pada tahun ini, sebanyak 44 perguruan tinggi dari berbagai daerah, seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta dan Universitas Tanjungpura mengikuti jalannya Temu ADMI 2019. Tema yang diangkat adalah ‘Dynamic Governance for Achieving SDGs: Wajah Baru Reformasi Birokrasi Indonesia’.
 
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo turut menghadiri Temu ADMI 2019 ini sebagai pembicara utama. Mengawali sambutannya, Ganjar menanyakan wajah birokrasi Indonesia khususnya Jawa Tengah kepada mahasiswa yang menghadiri acara tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ganjar yang memiliki segudang pengalaman di bidang birokrasi di Pemprov Jateng ini juga kerap melakukan digitalisasi dalam sistem birokrasi. Bahkan, dalam prakteknya di lapangan, Ganjar menginstruksikan agar jajarannya di Pemprov Jateng menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan melalui Medsos secara cepat, mudah, murah dan tuntas.
 
“Saya wajibkan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) saya untuk menggunakan Media Sosial (Medsos). Kita kawinkan program yang kita miliki dengan Medsos. Lalu, juga kita melakukan digitalisasi, misalnya dalam hal tanda tangan digital, barcode, verifikasi online, notifikasi mobile, arsip surat online, disposisi dan tracking surat,” kata Ganjar dalam siaran pers yang diterima Medcom.id, Senin, 4 November 2019.
 
Ia menyadari, walau sudah melakukan banyak pembenahan, Ia hingga hari ini masih saja menemukan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tak hanya itu, pungutan liar (Pungli) juga ditemukan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
 
Oleh sebab itu, Ganjar secara tegas akan menindak setiap ASN yang ketahuan melakukan Pungli dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 
“Pungli itu penyakit yang nyebelin. Tapi, kami di Provinsi Jateng berinisiatif membenahinya dan berhasil menyabet penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai provinsi paling berintegritas dengan nilai 78.26 dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) di 26 lembaga,” pungkasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif