Siswa tengah membaca buku pelajaran di dalam kelas. Foto:  Kemendikbud/Dok. BKLM.
Siswa tengah membaca buku pelajaran di dalam kelas. Foto: Kemendikbud/Dok. BKLM.

Nadiem Minta Pemda Dukung Penerapan Asesmen Kompetensi Minimum

Pendidikan Ujian Nasional Kebijakan pendidikan
Ilham Pratama Putra • 23 September 2020 19:04
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengganti Ujian Nasional (UN) dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (AKM). Mulai tahun depan asesmen kompetensi dan survei karakter tersebut mulai diterapkan.
 
Untuk itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyebut sejumlah persiapan tengah dilakukan. Salah satunya mempersiapkan sarana dan prasarana penerapan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
 
"Kami sudah siapkan alat-alat Teknologi Informasi dan Komunikasi, paling tidak di tahun ini. Ini untuk antisipasi tahun depan, jadi insyaallah akan siap dari sisi infrastruktur," terang Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Rabu, 23 September 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selanjutnya, pihaknya bakal mematangkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola sarana prasarana tersebut. Satu-satunya yang menjadi tantangan dalam pengembangan Asesmen Kompetensi dan Survei Karakter itu adalah pengerjaanya yang dilakukan di tengah masa pandemi covid-19.
 
Untuk itu, Nadiem sangat membutuhkan bantuan dari seluruh pihak. Termasuk Pemerintah daerah (Pemda).
 
"Ini butuh dukungan Pemda untuk penerapan skala nasional Asesmen Kompetensi yang menggantikan UN. Tahun depan kita harus bisa dan tantangannya luar biasa dengan protokol kesehatan yang kami lakukan," ungkap Nadiem.
 
Baca juga:Asesmen Pengganti UN Diujikan Satu Tahun Jelang Kelulusan
 
Nadiem juga menyampaikan jika AKM juga merupakan langkah dari memerdekakan siswa. Adapun kemerdekaan yang dimaksud adalah bebasnya peserta didik dari diskriminasi sistemik yang berdampak pada pembelajaran atau perolehan materi.
 
"AKM ini memerdekakan anak kita dari apapun. Bahwa pembelajaran bukan masalah menguasai materi, tapi kemampuan mengolah informasi dan kritis," jelas Nadiem.
 
Pada 2021 pihaknya bakal mengalokasikan anggaran untuk penyempurnaan AKM sebesar Rp478,4 miliar. Rinciannya, sebanyak Rp358,2 miliar untuk AKM dan akreditasi, dan Rp120,2 miliar untuk pendampingan pemerintah daerah terkait AKM.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif