Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

NU Circle: Kebijakan Kemendikbud Belum Sentuh Persoalan Mendasar

Pendidikan Kebijakan pendidikan
Arga sumantri • 21 Mei 2020 09:07
Jakarta: Lembaga Nadhlatul Ulama (NU) Circle memublikasi penilaiannya terhadap kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim selama satu semester terakhir. Salah satunya, mengenai tingkat kepekaan terhadap persoalan mendasar di dunia pendidikan yang masih kurang.
 
"(Kekritisan) nilai E, berdampak kegentingan dalam jangka panjang," kata Ketua Bidang Pendidikan NU Circle, Ahmad Rizali melalui siaran pers, Rabu, 20 Mei 2020.
 
Rizali menyampaikan, Kemendikbud di era Nadiem belum kritis menyikapi persoalan mendasar pendidikan. Yakni betapa rendahnya kompetensi dasar seperti membaca, matematika, dan sains.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Akibatnya, kata dia, tidak ada program komprehensif yang mendukung kebijakan pembangunan mutu pendidikan Indonesia di masa depan. "Potensi sumber daya manusia yang normal sesudah terdidik selama delapan tahun (SD-SMP) memburuk," ujarnya.
 
Menurut dia, instruksi Presiden Joko Widodo soal revitalisasi SMK juga masih berjalan lambat. Hal ini lantaran tidak adanya pelibatan pendidikan vokasi (ranah perguruan tinggi) dan Madrasah Aliyah Keagamaan (ranah Kementerian Agama).
 
Baca juga:Organisasi Guru Kritisi Pola Komunikasi Nadiem
 
NU Circle memberi nilai C dalam aspek kreativitas program. Menurut Rizali, program Kemendikbud sebetulnya sangat kreatif, namun belum mendasar dan tidak relevan, serta belum mudah dipraktikkan.
 
"Gimmick 'Merdeka Belajar' membingungkan guru di sekolah yang saat mengajar masih dipandu oleh standar proses yang konvensional," ungkapnya.
 
Menurut Rizali, program 'Balai Guru Penggerak' juga masih membingungkan. Ia pun mempertanyakan peran Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (P4TK) dengan keberadaan balai tersebut.
 
"Gosip BLU (Badan Layanan Umum) Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemendikbud akan melepas semua data dosen, guru, murid/mahasiswa dan keluarganya ke swasta," jelasnya.
 
Rizali mengatakan, rencana strategis (Renstra) pendidikan juga belum selesai hingga saat ini. Padahal, ini merupakan rujukan untuk membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahunan. "Program masih di tatanan konsep, belum membumi," ungkapnya.
 
Aspek kolaboratif Kemendikbud mendapat nilai B dari NU Circle. Hal positif dalam aspek ini, kata Rizali, adanya niat untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lain. Peluncuran program organisasi penggerak dan guru penggerak dengan organisasi lain juga diapresiasi.
 
"Mengundang pihak swasta dalam pelaksanaan program berbasis IT," ujarnya.
 
Baca:Organisasi Guru Kritisi Pola Komunikasi Nadiem
 
Namun, NU Circle menilai masih terjadi kelambatan dalam memastikan pejabat eselon dan penyelesaian Renstra. Kemendikbud juga dinilai kebablasan dengan menggagas pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
 
Aspek komunikatif Kemendikbud mendapat nilai D. Alasannya, pesan dari Kemendikbud masih membingungkan dan tidak sampai hingga ke tingkat bawah. Kemendikbud di era Nadiem juga dinilai kerap menggunakan bahasa yang tidak biasa dan multitafsir.
 
Selain itu, kebijakan yang masih berbentuk rancangan (draf) sering bocor, sehingga sudah dianggap masyarakat sebagai kebijakan resmi Kemendikbud. Hasil penilaian lainnya dari aspek ini yaitu Kemendikbud dianggap masih kurang cepat merespons adalah opini pihak lain yang telanjur viral dan dianggap sebagai kebijakan Kemendikbud.
 
"Kurang mendayagunakan 'kanal' influencer dan media resmi untuk menyosialisasikan program," kata Rizali.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif