Kepala BPOM, Penny K. Lukito (kanan) dan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati (kiri) saat diwawancarai wartawan, Medcom.id/Intan Yunelia.
Kepala BPOM, Penny K. Lukito (kanan) dan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti, Muhammad Dimyati (kiri) saat diwawancarai wartawan, Medcom.id/Intan Yunelia.

BPOM Kawal Penelitian Obat dan Makanan di Indonesia

Pendidikan Riset dan Penelitian
Intan Yunelia • 19 November 2018 15:11
Jakarta: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengawal riset dan penelitian pengembangan obat dan makanan di Indonesia.Begitu juga dengan pengembangan inovasi dalam bidang farmasi.
 
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) tentang penelitian dan pengembangan obat dan makanan di Indonesia. “Melalui nota kesepahaman ini, kami sepakat membangun sinergi kebijakan nasional dan regulasi, dalam pengembangan obat dan makanan. Sehingga hasil penelitian dapat dihilirisasi atau dikomersialisasi,” kata Kepala BPOM, Penny K. Lukito di acara Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penelitian dan Pengembangan Obat dan Makanan di Indonesia, di Hotel Ayana MidPlaza, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin 19 November 2018.
 
Penny mengharapkan dengan adanya MoU ini, akan semakin meningkatkan potensi pengembangan produk farmasi. Sinergi ini juga merupakan pengembangan kerja sama lebih lanjut antara akademisi, pelaku usaha dan pemerintah.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:Generasi Milenial Kurang Akrab dengan Iptek
 
Hasil penelitian juga dapat difasilitasi oleh pemerintah. Kemudian dikembangkan dan digunakan pelaku usaha agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. “Sebagai contoh, penelitian bahan baku obat yang kemudian dapat kita hilirisasi dan replikasi, sangat dibutuhkan untuk membangun kemandirian pasokan bahan baku obat dalam negeri,” ujar Penny.
 
Pengesahan MoU ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan, mengamanatkan kepada instansi pemerintah terkait untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
 
“Saling berkoordinasi dan berkolaborasi guna menciptakan industri farmasi dalam negeri yang mandiri dan berdaya saing tinggi,” pungkasnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif