Wakil Ketua Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menanggapi wacana tersebut. Pemerintah akan mampu mengatasi berbagai permasalahan perguruan tinggi jika dapat memetakan persoalan.
"Gagasan lama ini ibarat jalan pintas dan instan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Padahal, kuncinya ada di pemerintah sebagai pihak regulator," kata Reni dalam keterangan tertulis, Selasa, 30 Juli 2019.
Politikus PPP itu mengungkapkan, wacana tersebut bertabrakan dengan berbagai aturan, di antaranya Undang-Undang (UU) nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen dan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi.
Rencana tersebut, kata Reni, juga sebagai bentuk kelemahan Kemenristekdikti dalam membangun perguruan tinggi di Indonesia. Terutama menjadi instasi pendidikan yang visioner dan adaptif dengan perkembangan zaman.
"Padahal dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah semestinya dapat membentuk sistem yang ajeg, visioner, dan adaptif dengan perkembangan zaman. Kita jangan latah dengan menempel salin cara yang diterapkan oleh negara lain dengan impor," kata Reni.
Gagasan mengundang rektor asing ini juga sebagai bentuk ketidakpercayaan Kemenristekdikti atas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki anak bangsa.
Jika hanya untuk transfer pengetahuan dan budaya kerja, hal tersebut dapat dipenuhi oleh putera Indonesia lulusan kampus ternama dari luar negeri.
"Banyak putera Indonesia lulusan kampus ternama di luar negeri dapat menjadi alternatif. Ini soal rasa kebangsaan yang terusik," kata Reni.
Selain itu, Reni menegaskan bahwa pendidikan tidak sekadar melakukan aktivitas transfer pengetahuan dan tradisi intelektual, tapi juga harus mampu mentransfer nilai.
"Ada nilai yang ditransfer dalam praktik pendidikan, yakni nilai kebangsaan, keagamaan, kebudayaan, dan moral," ucap Reni.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
