Anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Doni Koesoema (tengah). Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Anggota Badan Standarisasi Nasional Pendidikan Doni Koesoema (tengah). Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Pemda Diminta Petakan Sekolah yang Tak Punya Komputer

Pendidikan ujian nasional
Muhammad Syahrul Ramadhan • 27 November 2019 21:21
Jakarta: Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) mencatat beberapa hal sebagai evaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Salah satunya adalah terkait akses ke tempat ujian untuk sekolah yang tidak memiliki komputer.
 
"Terkait jarak karena beberapa daerah ingin melakukan UNBK tapi tempatnya jauh. Jadi mereka ada yang menempuh perjalanan jauh, naik bis enam jam ke kota," kata Anggota BSNP Doni Koesoema kepada wartawan, di Gedung Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Rabu, 27 November 2019.
 
Menurutnya, hal tersebut tidak boleh terulang kembali di UNBK 2020, karena akan mempengaruhi psikis siswa. "Pemerintah daerah harus memastikan secara psikologis dan mental siap, jangan sampai ketika mengerjakan UN mereka kondisinya sudah capek duluan," kata pria kelahiran Klaten ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Untuk itu, pemerintah daerah harus segera memetakan sekolah yang belum memiliki fasilitas komputer. Menurutnya Pemda bukan hanya berpikir komputer untuk UNBK.
 
"Karena mereka beli komputer bukan hanya karena UN, tapi karena memang teknologi informasi dan komunikasi pengetahuan dan keterampilan itu sangat dibutuhkan sehingga sekolah-sekolah perlu mempersiapkan diri.Kami ingin UN bisa dilaksanakan 100 persen. Baik itu Online maupun offline," imbuhnya.
 
Sementara untuk materi soal yang menjadi isu dalam evaluasi adalah HOTS (High Order Thinking Skill). "Untuk materi soal mungkin sedikit isu terkait high order thinking skill. Jadi dalam ujian itu ada materi-materi yang sifatnya agak lebih sulit," ujarnya.
 
Menurutnya, soal HOTS ini masih harus disosialisasikan, dengan begitu guru bisa membuat soal yang relatif sama atau sekualitas sehingga nanti peserta didik tidak bingung.
 
"Jangan sampai seperti 2019 ketika ada soal dadu dilempar 600 kali, itu mempersulit. Sebenarnya itu masalah pemahaman dan secara matematika masih bisa dibenarkan soal-soal seperti itu," terang pria 46 tahun ini.
 
Meski susah, soal HOTS ini harus tetap ada. Karena berkaitan tentang cara berpikir tingkat tinggi. "Cuma porsinya tidak banyak hanya sekitar 20 persen. Sejauh ini 20 persen atau 25 persen. Itu cukup," jelasnya.
 
Untuk itu guru harus dilatih membuat soal dan bagaimana berpikir tingkat tinggi termasuk dalam membuat soal esai. "Kalau esai masih hafalan sama saja. Jadi esai menentukan anak bisa berpikir tempat tinggi," kata Doni.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif