Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Zoom
Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Zoom

Jumpa Pers Nadiem Soal 'POP Kemendikbud' Bikin Wartawan Dongkol

Pendidikan kebebasan pers Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 25 Juli 2020 14:15
Jakarta: Isu Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) belakangan memanas di masyarakat. Betapa tidak, dua organisasi besar sekelas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) beberapa hari lalu berturut-turut menyatakan mundur dari program besutan Mendikbud, Nadiem Makarim.
 
Ketiganya menyatakan tidak puas dengan POP Kemendikbud. Mulai dari proses perekrutan yang dianggap tidak jelas dan tidak transparan, hingga masuknya sejumlah lembaga filantropis yang terafiliasi dengan perusahaan besar turut masuk ke POP.
 
Kemudian muncul anggapan lembaga filantropi tersebut menerima dana, meski kemudian salah satunya yakni Tanoto Foundation telah mengklarifikasi bahwa keikutsertaanya full menggunakan skema pembiayaan mandiri, alias tidak menerima bantuan uang negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kemudian satu lembaga filantropi berikutnya adalah Sampoerna Foundation (SF), yang belakangan dijelaskan melalui keterangan tertulis oleh Kemendikbud bahwa SF menggunakan skema pembiayaan dana pendampingan atau matching fund.
 
Baca juga:Menuai Polemik, Nadiem Putuskan Evaluasi Program Organisasi Penggerak
 
Dalam penjelasan di keterangan tertulis yang dikeluarkan Kemendikbud beberapa hari lalu tersebut juga tidak cukup menjawab pertanyaan yang dilemparkan publik selama ini. Yakni apakah lembaga tersebut turut menerima dana dari APBN, meskipun berbentuk dana sharing.
 
Berhari-hari sejak isu POP ramai di media massa, Kemendikbud bungkam. Mendikbud, lalu Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Iwan Syahril ketika diminta konfirmasi juga tak merespons.
 
Hanya Kepala Biro Kerjasama dan Humas, Evy Mulyaniyang mau menjawab pertanyaan media, itu pun normatif, sekadarnya, dan tidak mampu menjawab apa yang dipersoalkan publik.
 
Sejumlah wartawan terus mendesak agar segera digelar jumpa pers dengan Mendikbud dan pejabat terkait untuk memberi keterangan secara langsung, sehingga berbagai isu yang berkembang dapat segera diluruskan. Setelah mendapat banyak kritik, akhirnya Jumat, 24 Juli 2020 pukul 18.58 WIB media menerima undangan Taklimat media atau konferensi pers terkait Program Organisasi Penggerak.
 
Tertulis dalam undangan, Taklimat Media akan dihadiri oleh Mendikbud, Nadiem Makarim. Dalam undangan pula, tertulis bahwa media dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui tautan yang diberikan di dalam undangan.
 
Baca juga:NU, Muhammadiyah Kini PGRI Ikut Mundur dari Organisasi Penggerak
 
Namun sayangnya, saat Taklimat Media berlangsung, alih-alih memadamkan kegelisahan, Kemendikbud justru memilih 'tak menjawab' pertanyaan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Dalam konferensi pers yang digelar daring selama 19 menit itu justru mengundang banyak kekecewaan pewarta.
 
Salah satunya karena Taklimat Media dirancang menggunakan metode webinar. Wartawan yang diundang hanya dapat menyimak, tanpa bisa mengajukan pertanyaan secara langsung. Pertanyaan sudah dijaring sebelumnya, melalui pertanyaan tertulis yang dijanjikan akan dibacakan saat Taklimat Media berlangsung.
 
Namun pada kenyataannya, hingga taklimat media berakhir wartawan mengeluhkan, tidak ada pertanyaannya yang dibacakan moderator. "Anak-anak (rekan-rekan wartawan pasti banyak banget ngirim pertanyaan, soal mundurnya NU, Muhammadiyah dan PGRI. Tapi sama sekali enggak disinggung. Gue yakin ini anak-anak pada kesel," kata salah seorang wartawan dengan inisial Z dari salah satu media kepada Medcom.id, Jumat 24 Juli 2020
 
Berdasarkan wawancara Medcom.id dengan beberapa wartawan yang hadir, soal mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI paling banyak ditanyakan. Pertanyaan berikutnya yang banyak ditanyakan terkait kejelasan skema anggaran yang disiapkan Kemendikbud.
 
"Pertanyaan wartawan tidak dibacakan, kok malah pertanyaan normatif soal evaluasi POP," sambung Z.
 
Moderator memang membacakan pertanyaan soal apa dasar Kemendikbud melakukan evaluasi. Namun pertanyaan ini mengundang kekesalan, karena sangat normatif dan wartawan menduga pertanyaan tersebut bukan berasal dari wartawan.
 
Sebab isu evaluasi juga baru diketahui beberapa menit sebelumnya, ketika Nadiem menyampaikannya di awal taklimat media. "Isu soal evaluasi itu baru disampaikan, kok aneh pertanyaannya disebut dari wartawan. Memangnya wartawan pas buat pertanyaan di tautan tadi tahu kalau Mas Nadiem mau ngomong soal evaluasi? Era Merdeka Belajar, kampus merdeka, tapi wartawan enggak dikasih kemerdekaan, serba tertutup," sindir RT wartawan salah satu media.
 
Baca juga:KPK dan BPK Diminta Awasi Anggaran Organisasi Penggerak
 
Medcom.id juga mencoba menghubungi beberapa wartawan lainnya yang mengikuti Taklimat media tersebut. Untuk mencari tahu, apakah ada wartawan yang menanyakan evaluasi POP.
 
Namun tak satu pun wartawan yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan moderator. Pertanyaan yang banyak disampaikan lainnya adalah bagaimana sikap Kemendikbud terhadap mundurnya NU, Muhammadiyah, dan PGRI. Kemudianlangkah yang ditempuh Kemendikbud untuk merangkul NU dan Muhammadiyah meski tak bergabung dengan POP.
 
Wartawan lainnya juga mempertanyakan skema pembiayaan Kemendikbud kepada Sampoerna dan Tanoto Foundation. Dan kenapa skema mandiri yang dijalankan Tanoto baru dibahas ketika kisruh POP bergulir.
 
Wartawan lain juga menitipkan pertanyaan soal kejelasan skema matching fund yang dipilih Sampoerna Foundation, namun juga tidak dibacakan. Hal ini jelas membuat wartawan geram. Konferensi pers yang dibuat Kemendikbud sama sekali tak memadamkan keresahan masyarakat dan tidak menjawab kebingungan publik.
 
"Mas Menteri sekarang pejabat publik, jadi seharusnya tidak alergi berhadapan dengan wartawan yang jadi penyambung lidah masyarakat," ujar wartawan dengan inisial MM.
 
MM juga merasa kecewa dengan cara konferensi pers yang digelar Kemendikbud. Wartawan tidak leluasa menyampaikan pertanyaan secara langsung, dan pertanyaan wartawan bahkan terkesan disabotase, kemudian diganti dengan pertanyaan yang diduga sudah disiapkan panitia sebelumnya secara sepihak.
 
MM menyayangkan, jika model konferensi pers seperti ini terus dilanggengkan akan membelenggu kebebasan pers dalam mendapatkan informasi. "Kalau konferensi pers satu arah begini dilanggengkan terus, ini bahaya. Itu sama aja menutup mata dengan kondisi di akar rumput," tegas MA.
 
Sementara GS wartawan salah satu media juga menyampaikan kekecewaan dan tidak respek dengan cara berkomunikasi Kemendikbud pada media massa. "Baru nemu guekonpers model kayak gini, asli nyebelin, dagelan," tandas GS.
 
Dalam konferensi pers Kemendikbud itu, Nadiem Makarim hanya menyampaikan paparan singkat soal POP Kemendikbud yang akan dievaluasi dalam tiga hingga empat minggu ke depan. Nadiem memastikan POP terus berjalan dengan baik. Ormas terpilih diyakini sangat kredibel dan berintegritas.
 
Namun sayang, konpres tersebut sekalipun tidak menyinggung mengenai isu mundurnya NU, Muhammadiyah, PGRI. Pada sesi pertanyaan pun, Kepala Biro Kerjasama dan Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Evy Mulyani hanya menyampaikan empat pertanyan normatif yang disebutnya berasal dari wartawan.
 
"Ini banyak sekali pertanyaan dari wartawan yang masuk," ujar Evy tiap kali menyampaikan pertanyaan kepada Nadiem, namun tanpa membacakan pertanyaan titipan wartawan.
 
Adapun empat pertanyaan yang disampaikan Evy di antaranya, Apa yang menjadi dasar pertimbangan evaluasi lanjutan dan berapa lama evaluasi akan dilakukan. Kedua, parameter apa digunakan ketika evaluasi dan siapa yang akan dilibatkan dalam evaluasi. Ketiga, untuk peserta yang dinyatakan lolos seperti apa kelanjutannya. Terakhir, apa harapan setelah evaluasi lanjutan tersebut.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif