Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: YouTube
Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: YouTube

Nadiem Bakal Kaji Lagi Wacana 'PPN Sekolah'

Pendidikan Kebijakan pendidikan Biaya Pendidikan Anggaran Pendidikan
Ilham Pratama Putra • 15 Juni 2021 16:42
Jakarta: Pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jasa pendidikan. Wacana yang tercantum dalam revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tersebut telah membuat gaduh masyarakat.
 
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim pun akhirnya angkat bicara. Pihaknya akan melakukan kajian dan membahas wacana itu bersama dengan pemerintah pusat.
 
"Mengenai wacana penambahan pajak PPN untuk sekolah itu tentunya akan kami kaji, karena kami juga harus mendalami dahulu untuk melihat situasinya, tapi pesan itu akan kita bawa ke dalam internal pemerintahan pusat," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Selasa, 15 Juni 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dalam rapat kerja itu beberapa kali Nadiem dicecar pertanyaan soal pajak sekolah tersebut. Bahkan Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menolak akan rencana tersebut.
 
"Kami meminta kepada Mas Menteri melakukan hubungan lobi kepada Kemenkeu, Bappenas khususnya kepada Kemenkeu bahwa kami fraksi PDI-P menolak kalau pendidikan dikenakan pajak pertambahan nilai," kata Sofyan Tan.
 
Baca juga:  Wacana Sekolah Kena Pajak, Kemendikbudristek: Ide Kemenkeu
 
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda pun juga menyampaikan nada tidak setuju atas wacana tersebut. Dia tidak ingin ada PPN pada sektor pendidikan.
 
"Komisi X DPR menyatakan sikap menolak kebijakan pemerintah terkait pengenaan pajak pertambahan nilai PPN untuk bidang pendidikan mengingat penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," sebut Huda.
 
Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah ketentuan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui rencana perubahan revisi kelima Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
 
Dilansir dari draf RUU KUP, Kamis, 10 Juni 2021, sejumlah barang dan jasa yang sebelumnya tidak dikenai PPN rencananya akan dihapus. Salah satunya adalah jasa pendidikan yang dikeluarkan dari daftar jasa yang sebelumnya tidak dikenakan PPN.
 
"Jenis jasa yang tidak dikenai PPN yakni jasa tertentu dan kelompok jasa sebagai berikut (salah satunya jasa pendidikan) dihapus," bunyi Pasal 4A ayat 3 draf RUU KUP tersebut.

 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif