Najib mengatakan Bawaslu tidak mampu secara penuh mengawasi setiap pelanggaran pemilu karena minimnya tenaga pengawas. Oleh karena itu, ia mendorong peran serta masyarakat mengawasi praktik kecurangan pemilu.
“Bawaslu bersama rakyat, artinya melibatkan warga masyarakat jika terjadi pelanggaran bisa diketahui, termasuk jika ada potensi pelanggaran, mencegah terjadinya pelanggaran dan menutup adanya peluang pelanggaran,” kata Najib dalam diskusi Peran Nyata Kampus dalam Penentuan Nasib Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan tim Election Corner Fisipol UGM dikutip dari laman ugm.ac.id, Selasa, 13 Februari 2024.
Najib menyebut apabila pengawasan dilakukan efektif, bisa menutup ruang bagi caleg atau timses melakukan pelanggaran. Dia menegaskan anak muda juga harus memiliki kesadaran mengambil peran ikut berpartisipasi dan mengawasi pelaksanaan pemilu.
“Anak muda apalagi mahasiswa harus berpihak pada nilai jika ada praktik yang tidak sesuai,” jelas dia.
Sementara itu, dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Abdul Gaffar Karim, mengatakan praktik politik uang umumnya rawan terjadi pada pagi hari saat hari pencoblosan. Meski agak sulit mengawasi, namun proses pemantauan selama pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS harus tetap dilakukan maksimal.
"Politik uang itu rawan terjadi di pagi hari,” tutur dia.
Dia mengakui upaya mengurangi praktik politik uang selama beberapa kali pelaksanaan pemilu langsung tidak mudah. Meskipun, sudah dibuat aturan payung hukum sedemikian ketat bagi setiap pelanggar.
“Dari hasil riset, justru efektif lewat edukasi politik bukan dari sisi legal framework,” kata dia.
| Baca juga: Antisipasi Serangan Fajar, Bawaslu Siapkan Patroli Pengawasan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
