Ilustrasi pilkada. Medcom.id
Ilustrasi pilkada. Medcom.id

Wacana Penundaan Pemilu Dinilai Mengkhianati Amanat Konstitusi

Renatha Swasty • 09 Maret 2022 10:14
Jakarta: Pakar hukum pemilu Universitas Airlangga (Unair) Syaiful Aris menyebut wacana penundaan Pemilu 2024 mengkhianati amanat konstitusi. UUD 1945 mengatur pemilihan dilaksanakan 5 tahun sekali.
 
Aris menjelaskan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengatur pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD, dan DPD. Sementara itu, untuk presiden dan wakil presiden berdasarkan Pasal 7, mereka memegang jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jawaban.
 
“Jadi secara normatif, penyelenggaraan pemilu dan presiden hanya menjabat selama dua periode itu merupakan suatu kewajiban konstitusional yang tidak boleh dilanggar,” ujar Wakil Dekan II FH Unair itu dikutip dari laman unair.ac.id, Rabu, 9 Maret 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Aris menekankan wacana penundaan pemilu tidak memiliki argumentasi relevan dan mengkhianati amanat konstitusi. Indonesia telah memiliki sistem dan konstitusionalitas pemilu yang mapan.
 
Dia menuturkan penundaan pemilu dalam sejarah Indonesia hanya pernah dilaksanakan sekali. Yakni Pemilu 1945 ditunda hingga 1955.
 
“Kondisinya kala itu memang kita baru merdeka dan masih sering mendapatkan agresi militer dari pasukan sekutu. Jadi, wajar menurut saya untuk menunda pemilu. Nah, kalau sekarang kan kondisinya tidak seperti itu,” tutur alumni University of California itu.
 
Wacana ini, kata Aris, dapat berakibat buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Esensi penyelenggaraan pemilu ialah dasar legitimasi kekuasaan pemerintah dari masyarakat.
 
Dia berharap pemerintah memiliki legitimasi kuat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan. Aris khawatir wacana itu dapat memunculkan deligitimasi dari publik apabila direalisasikan.
 
"Itu kan bahaya, karena ia mendorong ketidakpercayaan publik. Apalagi penundaan pemilu itu tidak memiliki argumentasi yuridis dan teknis,” ujar mantan Direktur LBH Surabaya itu.
 
Aris memaparkan karakteristik suatu kepemiluan erat dengan kondisi kenegaraan saat penyelenggaraan. Dia mencontohkan perbedaan tingkat kebebasan dan legitimasi pemilu di Indonesia era Demokrasi Parlementer, era Demokrasi Terpimpin, era Orde Baru, dan era Reformasi.
 
Dia mengatakan proses demokrasi di Indonesia pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024 sudah on the track. Aris mengakui ada beberapa aspek pelaksanaan yang harus disempurnakan, tetapi baiknya tidak mengubah prinsip dasar.
 
"Namun, apabila wacana ini dibiarkan, maka takutnya akan menurunkan indeks demokrasi Indonesia. Selain itu pilihan yang salah dalam penyelenggaraan negara, dampaknya juga panjang,” kata dia.
 
Aris menganalogikan pergantian kekuasaan seperti pergantian air kolam renang. Dia menyebut air kolam renang bila tidak diganti akan mengendap dan dapat memiliki bibit penyakit tinggi, maka harus diganti berkala.
 
Hal itu dapat diaplikasikan dalam kekuasaan. Apabila tidak berganti secara berkala akan muncul bibit penyakit berupa penyalahgunaan kekuasaan.
 
Baca: Pengamat Politik UGM: Menunda Pemilu Kemunduran Demokrasi
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif