Anggaran Besar tak Sebanding dengan Kualitas Pendidikan RI
Illustrasi. Dok:ANT.
Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui jika sejumlah pos anggaran belum menunjukan hasil yang maksimal seperti yang diharapkan. Padahal pemerintah telah menggelontorkan dana yang cukup besar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk beberapa sektor prioritas.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengatakan, salah satu hasil rendah dari penganggaran besar terjadi di sektor pendidikan. Dalam APBN sebenarnya pemerintah mengalokasikan 20 persen dari total APBN untuk pendidikan, yang sayangnya semua itu tidak digunakan secara efektif.
 
"Anggaran pendidikan di 2017 itu Rp419 triliun. Tetapi dari Rp419 triliun tadi, Rp261 triliunnya adalah untuk transfer ke daerah, Rp155 triliunnya digunakan untuk Kementerian/Lembaga seperti Kemenristekdikti dan Kemenag," kata dia di Gedung Danapala, Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 November 2017.


Ternyata besarnya anggaran tidak membuat kualitas pendidikan di Indonesia lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Menurut sebuah studi, lanjut Boediarso, peringkat skor pendidikan Indonesia untuk science itu di nomor 62, membaca di posisi 61, dan matematika di posisi 63 dari 69 negara. "Dari jumlah guru yang ada berjumlah 3,9 juta, 45 persen guru PNS, 55 persen guru non PNS, 25 persen guru di antaranya belum memenuhi syarat kualifikasi akademik dan 52 persen guru belum memiliki sertifikat profesi. Padahal tunjangan khusus guru sudah meningkat hampir tiga kali lipat dari sebelumnya," jelas dia.

Dirinya menambahkan, dana pendidikan yang ditransfer ke daerah digunakan untuk gaji dan tunjungan mencapai Rp247 triliun, sedangkan sisanya sebesar Rp7,7 triliun untuk pembangunan, renovasi dan rehabilitasi gedung sekolah. Selain itu anggaran daerah untuk pendidikan tak mencukupi untuk menunjang sarana pendidikan.

"Jumlah ruang SD kelasnya yang rusak ada 178.194. Diperlukan sekitar Rp20 triliun untuk merehabilitasi itu. Sementara kemampuan untuk merehabilitasi gedung SD tadi hanya Rp2,1 triliun. Artinya butuh waktu 10 tahun hanya untuk bisa merehab gedung tadi kalau cuma bisa Rp2 triliun setiap tahunnya," pungkasnya.

 



(SAW)