Jika Teledor, Terus Meningkatnya Anggaran Pendidikan Bisa Berbahaya

Intan Yunelia 10 Juli 2018 17:51 WIB
Anggaran Pendidikan
Jika Teledor, Terus Meningkatnya Anggaran Pendidikan Bisa Berbahaya
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam Diskusi Publik di Kantor PGRI, Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta: Model penganggaran yang besarannya ditetapkan berdasarkan presentase dan otomatis meningkat setiap tahun seperti dalam alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN setiap tahunnya dinilai rawan penyelewengan.   Terutama jika alokasi yang akan terus meningkat secara otomatis itu teledor dalam penyusunan mata anggarannya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran fungsi pendidikan dari tahun ke tahun secara otomatis terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).   Pasalnya, sektor pendidikan diamanatkan UU mendapatkan alokasi 20 persen dari APBN.


Pada 2018 misalnya, tercatat alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan mencapai Rp 444 triliun atau 20 persen total APBN.  “Saya ingat tahun 2009 itu mungkin masih sekitar Rp 160 triliun atau Rp 153 triliun. Sekarang 2018 Rp 444 triliun dalam tiga tahun terakhir saja kita naik dari Rp 323 triliun," kata Sri Mulyani pada Diskusi Publik Pendidikan di Gedung Guru Indonesia, Jalan Tanah Abang III, Jakarta Pusat, Selasa 10 Juli 2018.

Khusus di sektor pendidikan, Sri Mulyani mewanti-wanti agar perancangan dan penyusunan setiap mata anggaran dilakukan secara cermat.  Menurut Sri, anggaran yang meningkat per tahun itu rawan diselewengkan jika penyusunan dan perancangannya tak matang.

Baca: Mendikbud: Bangun Sekolah Darurat Jika Mendesak

Pasalnya, sektor pendidikan selalu naik otomatis tidak perlu lagi memikirkan alokasi anggarannya. Sri mengaku, termasuk menteri keuangan pertama yang langsung melihat bahayanya mekanisme anggaran seperti itu.

"Bukan bahaya mengalokasikan anggaran pendidikan, tapi mekanisme seperti ini (dipatok 20 persen) akan membuat kita teledor untuk perancang penggunaannya,” ucap Mantan Direktur Bank Dunia ini.

Anggaran pendidikan tidak perlu berpikir, pasti mendapatkan jatah 20 persen. "Tinggal masalahnya sekarang siapa yang dapat, apa pernah mikirin untuk apa (anggaran 20 persen) dengan target tujuan apa yang dibutuhkan oleh kepentingan anak-anak Indonesia,” terang Sri Mulyani.

Kemendikbud, kata Sri, harus memperhatikan betul pos-pos alokasi anggaran. Mana prioritas gaji guru, beasiswa dan sekolah.  “Yang harus kita didik adalah berapa dikapling dari gaji guru, BOS, berapa dikavling untuk beasiswa, dan berapa untuk madrasah, sekolah untuk guru negeri, swasta serta berapa pendidikan tinggi dan menengah, dasar dan bahkan PAUD,” Pungkasnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id