Ilustrasi undang-undang. Medcom
Ilustrasi undang-undang. Medcom

Ketua Komisi X Sebut UU Pendidikan dan Layanan Psikologi Muliakan Profesi Psikolog

Renatha Swasty • 07 Juli 2022 19:38
Jakarta: Rancangan Undang-Undang Pendidikan dan Layanan Psikologi resmi ditetapkan sebagai undang-undang. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut dengan undang-undang ini, isu kesehatan mental termasuk layanan psikologi menjadi arus utama untuk diperhatikan bersama-sama. 
 
“Undang-undang ini memastikan layanan psikologi tidak bisa lagi dipandang sebelah mata karena isu kesehatan mental akhir-akhir ini benar-benar membutuhkan perhatian kita bersama. Dengan undang-undang ini maka layanan psikologi mendapatkan penguatan dari hulu hingga hilir,” ujar Huda usai Sidang Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 7 Juli 2022. 
 
Huda menjelaskan isu kesehatan mental tidak bisa lagi disepelekan. Banyak kasus kesehatan mental terungkap ke publik seiring kian masifnya penggunaan media sosial.  

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menyebut di sisi lain selama ini layanan psikologi hanya dianggap penting saat seorang individu masuk kategori depresi berat. Padahal, gangguan kesehatan mental dari ringan hingga berat tetap membutuhkan layanan psikolog. 
 
"Sehingga tidak jatuh pada lahirnya tindakan seorang individu yang membahaya diri maupun orang di sekitarnya,” ujar dia. 
 
Politisi PKB ini mengungkapkan UU Pendidikan dan Layanann Psikologi maka bisa dipastikan kualitas pendidikan psikologi, layanan psikologi, pengelolaan sumber daya manusia di bidang layanan kesehatan mental, hingga kesejahteraan psikogi masyarakat lebih terjamin. Selain itu, undang-undang ini akan memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum pada psikolog, klien, maupun masyarakat. 
 
“Maka di awal kami sebut UU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini akan memastikan jika layanan psikologi bisa berkualitas karena kita pastikan dari hulu hingga hilir. Dari soal pendidikan psikologi hingga jaminan hukum bagi psikolog dan klien mereka,” kata dia. 
 
Huda juga menyebut dengan UU Pendidikan dan Layanan Psikolgi bisa dipastikan proses serta tahapan penyelenggaraan pendidikan yang harus ditempuh seorang psikolog. Baik melalui pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. 
 
“Diharapkan dengan kejelasan tahapan pendidikan seorang psikolog baik mereka yang berpraktik memberikan layanan psikologi maupun sebagai ilmuwan kualitas layanan psikologi di tengah masyarakat kita lebih optimal,” kata dia.  
 
Huda menyebut masyarakat juga tidak perlu khawatir dengan kualitas psikolog yang praktik layanan psikologi. UU Pendidikan dan Layanan Psikologi ini memberikan kepastian pengaturan kepada psikolog untuk memiliki surat tanda registrasi (STR) dan mendapatkan surat izin layanan praktik (SILP). 
 
“STR dikeluarkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi dan SILP diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dengan rekomendasi dari induk organisai profesi himpunan psikologi. Dengan demikian ada kontrol ketat bagi mereka yang memberikan layanan psikolog di tengah masyarakat,” kata Huda. 
Baca juga: Tok! DPR Sahkan RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi Jadi UU

 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif