Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Kemendikbud, Nizam. Foto: Dok. Kemendikbud
Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti), Kemendikbud, Nizam. Foto: Dok. Kemendikbud

Akhirnya, Klaster Pendidikan Dicabut dari RUU Ciptaker

Pendidikan Kebijakan pendidikan Omnibus Law
Ilham Pratama Putra • 24 September 2020 13:18
Jakarta: Klaster pendidikan akhirnya dicabut dari pembahasan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker). Sebelumnya keberadaan klaster pendidikan dalam RUU Ciptaker sempat menjadi polemik dan menuai desakan agar tidak dimasukkan ke dalam pembahasan.
 
"Betul (klaster pendidikan akhirnya dicabut dari RUU Ciptaker), barusan di rapat Badan legislasi (Baleg) DPR," kata Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Nizam kepada Medcom.id, Kamis, 24 September 2020.
 
Pencabutan ini terjadi setelah melalui pertimbangan matang dari para pemangku kepentingan. Masukan dari berbagai pihak juga disebut Nizam turut memengaruhi keputusan tersebut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Sesuai amanah Undang-Undang Dasar dan keinginan masyarakat," jelas Nizam.
 
Menurut Nizam, keluarnya klaster pendidikan dari RUU Ciptaker merupakan pilihan tepat. Penataan pendidikan akan tetap dilanjutkan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
 
"Penataan Pendidikan sebagai public goods tentu akan lebih tepat untuk diatur dalam UU Sistem Pendidikan yang lebih komprehensif," tutup dia.
 
Baca juga:Komisi X: Terima Kasih Klaster Pendidikan Dikeluarkan dari RUU Ciptaker
 
Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritisi masuknya klaster pendidikan ke dalam pembahasan RUU Ciptaker. Terbaru, desakan untuk mencabut klaster pendidikan dari RUU Ciptaker ini datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah bersama dengan Aliansi Organisasi Pendidikan lainnya.
 
“Tidak boleh ada faktor-faktor determinan lain atas pendidikan. Sebagaimana dalam RUU Ciptaker bahwa ekonomi atau bisnis dan dunia usaha menjadi determinan baru dalam pendidikan dengan memasukkan materi pendidikan dan kebudayaan pada rezim ekonomi,” kata Sekretaris Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama Harianto Oghie, dalam pernyataan sikap aliansi organisasi pendidikan secara virtual, Selasa, 22 September 2020.
 
Pengamat Pendidikan Darmaningtyas juga sempat meminta bidang pendidikan dicabut dari RUU Ciptaker. Menurutnya, bidang pendidikan tidak boleh diseret oleh RUU itu.
 
"Baiknya dikeluarkan dari pembahasan dari batang tubuh RUU Omnibus Law. UU terkait dengan pendidikan dan kebudayaan dikeluarkan dari pembahasan Omnibus Law," kata Darmaningtyas dalam webinar Menakar Nasib Sisdiknas di Tengah Belitan Omnibus Law, Senin 31 Agustus 2020.
 
Menurutnya, UU terkait pendidikan yang ada saat ini tak perlu diubah ataupun dihapus. Keberadaan UU Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Kedokteran, UU Kebidanan, UU Perfileman dan UU Sistem Pendidikan Nasional harus berjalan seperti biasanya.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif