Rektor IPDN, Halilul Khairi mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembekalan bagi praja utama atau calon wisudawan dan wisudawati IPDN tahun 2026. “Sebelum terjun langsung, mengabdi didaerah sebagai Aparatur Sipil Negara, praja IPDN yang akan lulus ini harus mendapatkan informasi terbaru terkait perkembangan reformasi birokrasi”, ujarnya dikutip dari siaran pers IPDN, Kamis, 16 April 2026.
Masih menurutnya, mengetahui dan memahami urgensi reformasi birokrasi bukan sekadar kewajiban administratif bagi seorang ASN melainkan sebuah petunjuk arah, di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi.
Selain pemaparan dari MenpanRB, kegiatan stadium general kali ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Kementerian Pertahanan, Mayjen TNI Ari Yulianto. “Selain pemahaman birokrasi reformasi yang nantinya menjadi makanan sehari-hari para calon ASN, hal-hal terkait ketahanan nasional juga sangat penting diketahui oleh para praja di era globalisasi yang penuh dengan disruption. Ketahanan nasional adalah sistem navigasi bagi mereka nanti untuk tetap tegak berdiri ditengah badai ideologi, ekonomi maupun ancaman global yang akan mereka hadapi,” ujar Halilul.
MenpanRB menyampaikan terkait tantangan generasi praja IPDN hari ini salah satunya adalah mereka akan memimpin di tengah dunia yang berubah cepat. “Jika melihat ke belakang perubahan selalu ada dan birokrasi terus beradaptasi, namun ritme perubahan hari ini berbeda. Perubahan datang jauh lebih cepat sementara teknologi berkembang pesat dan ekspektasi masyarakat terus meningkat," ujar Rektor
Ke depan tantangan datang bersamaan, AI, integrasi layanan, keamanan data dan tuntutan serba cepat menuntut pemerintah tetap responsif namun juga adil, transparan dan akuntabel “, ujarnya. Tak hanya itu, menurutnya krisis kepercayan publik juga turut menjadi tantangan birokrasi global.
“Kepercayaan publik bisa dicapai salah satunya dengan mengimplementasikan layanan publik berbasis manusia atau humas based service. Sebuah wajah baru reformasi birokrasi yang lebih hangat dan responsif serta berempati. Para praja nantinya harus mampu menciptakan birokrasi yang memiliki hati, melihat masyarakat sebagai manusia yang memiliki kebutuhan mendesak dan perasaan,” tuturnya.
Dalam mempersiapkan diri sebagai ASN yang memiliki kontribusi terhadap reformasi birokrasi lebih efektif dan efisien, MenpanRB menegaskan kepada praja untuk belajar hal penting sebelum mereka diterjunkan langsung di masyarakat, “Hal penting yang wajib kalian pelajari dan perkuat adalah kompetensi digital, biacara berdasarkan data, penguasaan AI, cloud dan cybersecurity serta percepatan adaptasi teknologi dalam birokrasi,” tuturnya.
Lain hal yang disampaikan Ari, ia memberikan pemahaman terkait beberapa potensi perpecahan yang ada di Indonesia. “Kalian nantinya akan terjun langsung di masyarakat, ditempatkan dari Sabang sampai Merauke. Tidak menutup kemungkinan kalian akan ditempatkan di daerah konflik, oleh sebab itulah kalian harus paham dan memegang teguh prinsip bahwa persatuan dan toleransi adalah warisan berharga dari para pendiri bangsa yang wajib dijaga," ujarnya.
Ari menegaskan, praja sebagai calon aparatur sipil negara harus memahami persoalan terkait perpecahan yang ada di Indonesia, “Perpecahan suku, ras, agama, ketimpangan sosial dan ekonomi serta politik seperti tragedi sampit, konflik suku di Papua, GAM dan OPM, konflik Ambon, oligarki, kapitalisme, polarisasi, fitnah dan ujian kebencian semuanya harus dipelajari dan dipahami hingga nantinya kalian dapat berkontribusi untuk meminimalisir atau bahkan mencegah potensi-potensi perpecahan itu”, imbaunya.
Sistem pertahanan negara ini menurutnya bersifat semesta yakni melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumdanas lainnya yang dipersiapkan secara dini dan diselenggarakan secara total, terarah dan berlanjut. “Negara membutuhkan para praja untuk dapat mendukung sistem pertahanan ini. Tentu saja praja yang sudah dibekali dengan sifat tanggon yakni berjiwa nasionalis dan berkarakter baik yang didukung dengan kemampuan tanggap serta trengginas,” ujarnya.
Di akhir pemaparannya, Ari meminta praja untuk menjaga komunikasi, bermedia sosial dengan baik, jangan turut serta menyebarkan berita bohong yang ujung-ujungnya bisa menimbulkan perpecahan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
