Mau Daftar SMK PK? Ini Kriteria yang Mesti Dipenuhi Sekolah dan Industri

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mendorong SMK menjadi SMK Pusat Keunggulan (PK). Satuan pendidikan dipercaya mampu lebih dekat dengan dunia usaha dan industri dengan menjadi SMK PK.
 
Dengan begitu, pelajar SMK PK bisa lebih memahami dan turun praktik langsung dunia usaha dan industri sesuai jurusan yang diambil. Hal ini juga sebagai langkah penyiapan SDM SMK yang siap bekerja maupun membuka usaha setelah lulus.
 
Untuk menjadi SMK PK, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi SMK. Berikut kriteria menjadi SMK PK:

1. SMK yang sudah mempunyai Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) dan terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)
2. Memiliki guru tersertifikasi dari dunia kerja (kompetensi dan/atau portofolio sesuai kompetensi keahlian/konsentrasi keahlian yang didaftarkan)
3. Memiliki kerja sama dan kemitraan dengan dunia kerja paling sedikit penyelarasan kurikulum dan pelaksanaan praktik kerja lapangan
4. Memiliki rencana aksi pengembangan SMK
5. Memiliki akreditasi minimal B
6. MK yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik, wajib memiliki lahan: Atas nama pemerintah pusat/pemerintah daerah/SMK untuk SMK yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; dan Atas nama badan penyelenggara untuk SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat
7. Memiliki paling sedikit 216 peserta didik, kecuali SMK yang berada di daerah khusus yang ditetapkan Kemendikbudristek.
8. Memiliki daya listrik cukup untuk menjalankan peralatan praktik
9. Memiliki akun media sosial sekolah
10. Memiliki lahan untuk pembangunan tempat praktik bagi SMK yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik dan/ atau memiliki gedung untuk renovasi rehabilitasi minimal umur bangunan lima tahun bagi SMK yang menerima bantuan Program SMK Pusat Keunggulan untuk pembangunan fisik
11. Tidak memiliki tunggakan laporan bantuan pemerintah dari unit utama yang membidangi pendidikan vokasi tahun anggaran sebelumnya
12. Mendapatkan surat dukungan/rekomendasi dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang membidangi pendidikan sesuai kewenangan

Syarat industri yang bisa mendaftar sebagai mitra Skema Pemadanan Dukungan Program SMK Pusat Keunggulan adalah sebagai berikut:

1. Dari dalam negeri

1. Apabila menjadi bagian atau anggota KADIN yang dibuktikan dengan surat keanggotaan KADIN atau menyertakan surat rekomendasi lainnya
2. Apabila bukan bagian dari anggota KADIN wajitb menunjukkan surat terdaftar resmi sebagai badan usaha di Kemenkumham atau Kementerian terkait yang dibuktikan dengan NIB, SIUP, atau dokumen lainnya yang diakui oleh kementerian terkait
3. Bagi UMKM wajib melampirkan Surat keterangan terdaftar sebagai UMKM yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang
4. Bentuk kelembagaan Dunia Kerja di dalam negeri yang dapat bermitra adalah CV, PT, Yayasan pada Dunia Kerja dan Konsorsium Dunia Kerja
5. Bukan merupakan lembaga yang terafiliasi dengan SMK yang akan diberikan pemadanan

2. Dari luar negeri

1. Mencantumkan surat izin usaha resmi dari negara asal
2. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia
3. Bukan merupakan lembaga yang terafiliasi dengan SMK yang akan diberikan pemadanan

3. Memiliki NPWP

Industri memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Pada 2022, sudah ada 349 industri yang berkomitmen berkolaborasi dengan SMK PK. Nantinya, ratusan industri itu bakal menyasar 1.400 SMK dengan 1,4 juta lebih peserta didik.
 
Komitmen 349 industri ini dengan nilai investasi lebih dari Rp400 miliar yang digunakan untuk mengembangkan sarana dan prasarana SMK. Kolaborasi tak cuma untuk pengembangan SMK tapi juga memberikan dampak baik kepada industri.
 

Baca juga: Kemendikbudristek Berharap Semakin Banyak Industri Berinvestasi ke SMK PK

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News