"Kita sepakat untuk meningkatkan kapabilitas pembangunan informasi geospasial secara nasional, juga demi terwujudnya kebijakan satu peta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dalam keterangan tertulis, Senin, 14 Februari 2022.
Handoko menuturkan Pemerintah Indonesia memiliki program prioritas menciptakan satu peta yang terunifikasi, akurat, dan akuntabel dengan skala yang sama. Hal itu untuk mendukung perencanaan pembangunan, penyediaan infrastruktur, penerbitan izin, konsesi, hak atas tanah, dan kebijakan nasional berbasis spasial.
Nota kesepahaman tersebut ditandatangani Kepala BRIN Laksana Tri Handoko dan Kepala BIG Muh Aris Marfai. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut, meliputi pelaksanaan riset dan inovasi terkait penyelenggaraan informasi geospasial, pemanfaatan hasil riset dan inovasi bidang informasi geospasial, dan berbagi pakai data dan informasi geospasial.
Kedua pihak juga berkolaborasi dalam pendayagunaan kepakaran riset dan inovasi di bidang informasi geospasial, pengembangan sumber daya manusia, serta penggunaan sarana dan prasarana.
“Dengan adanya kolaborasi terkait riset dan inovasi Informasi Geospasial (IG) ini menjadi milestone penting dalam pemanfaatan IG antara BIG dengan BRIN," tutur Aris.
Aris meyebut BIG akan mengawal penyelenggaraan peta dasar skala besar 1:5.000 selama dua hingga tiga tahun ke depan. Upaya itu membutuhkan dukungan setiap instansi, termasuk BRIN.
Kerja sama selama lima tahun antara BRIN dan BIG itu akan menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki. Khususnya melakukan riset dan menghasilkan inovasi yang mendukung penyelenggaraan informasi geospasial dan penciptaan pelayanan informasi yang optimal.
Baca: Temuan Baru, 8 Gunung Api Bawah Laut di Indonesia
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
