Kampus UB. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq
Kampus UB. Foto: Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq

6 Penyesuaian Pasca UB Berubah Status Jadi PTNBH

Pendidikan Pendidikan Tinggi PTN Perguruan Tinggi Universitas Brawijaya
Citra Larasati • 30 Oktober 2021 14:29
Jakarta:  Sesuai Peraturan Presiden nomor 108 tahun 2021 tertanggal 18 Oktober 2021, Universitas Brawijaya telah disahkan statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
 
Rektor UB, Nuhfil Hanani mengatakan, UB telah berdiri pada 5 Januari 1963 silam. Kini status UB berubah menjadi PTN Badan Hukum berdasarkan PO 108:2021 per 18 Oktober 2021. 
 
"Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden, Joko Widodo tersebut mengamanatkan UB sebagai PTN Badan Hukum yang mengelola bidang akademik dan non akademik secara otonom," kata Nuhfil.
 
Baca juga:  Sah! Universitas Brawijaya Sandang Status PTN-BH

Berikut beberapa penyesuaian terkait perubahan status UB:

  1. Dengan adanya perubahan status menjadi PTNBH, UB memiliki otonomi penuh untuk mengelola akademik, keuangan serta birokrasi kelembagaan
  2. Dalam Hal akademik, UB lebih leluasa dalam menyusun peraturan di bidang akademik, seperti membuka prodi baru
  3. Dalam hal keuangan, UB masih mendapatkan alokasi dana APBN, serta dapat leluasa membangun badan usaha yang dikelola secara mandiri
  4. Rektor memastikan perubahan status menjadi PTNBH tidak berdampak pada komersialisasi pendidikan. Meski berstatus PTNBH, UB tetap memegang prinsip nirlaba.  Meski lebih fleksibel, UB tetap taat asas dan aturan
  5. Dalam waktu dekat, UB akan menyiapkan peraturan mengikuti pedoman PTNBH, seperti pemilihan Majelis Wali Amanat dan Senat Akademik Universitas
  6. Rencana dan strategi UB ke depan akan ditata sesuai pedoman yang tertuang pada GIRAFFE, yaitu
  • Government
  • Innovation
  • Reputation
  • Alumny
  • Faculty
  • Fund
  • Efficiency
Sesuai PP tersebut, nantinya UB memiliki organ yang disebut Majelis Wali Amanat (MWA). Tugasnya menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik. 
 
MWA memiliki perangkat yang disebut Komite Audit yang secara independen berfungsi melakukan evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan UB untuk dan atas nama MWA. Sedangkan rektor merupakan organ UB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UB. 
 
"Organ lain yang harus ada dalam PTNBH UB adalah Senat Akademik Universitas (SAU) yang bertugas menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik," jelasnya.
 
MWA terdiri dari berbagai unsur yang beranggotakan 17 orang. Yaitu Menteri, Rektor, Ketua SAU, Wakil dari tokoh masyarakat (3 orang), wakil dari alumni UB (1 orang), wakil dari anggota SAU bergelar profesor selain ketua SAU (7 orang), wakil dosen UB yang bukan anggota SAU bergelar nonprofesor (1 orang), wakil dari tenaga kependidikan (1 orang), dan wakil mahasiswa (1 orang).
 
Sebelum menjadi PTN Badan Hukum, UB berstatus PTN Badan Layanan Umum  berdasarkan SK Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.05/2008 tanggal 17 Desember 2008, yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, seperti penerimaan non pajak dapat dikelola sendiri dan wajib melaporkan ke negara.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif