NEWSTICKER
Ilustrasi. Foto: MI/Angga Yuniar
Ilustrasi. Foto: MI/Angga Yuniar

Kesenian Butuh Kepastian Penanggung Jawab Pascapemangkasan

Pendidikan kebudayaan
Intan Yunelia • 13 Januari 2020 15:01
Jakarta: Perampingan di internal Direktorat Jenderal (Ditjen) Kebudayaan, terutama dihapusnya direktorat kesenian dikhawatirkan berimbas pada eksistensi beberapa kegiatan kesenian. Perlu pemetaan program kebudayaan setelah perampingan dilakukan.
 
"Saya usulkan agar program-program kebudayaan melalui perubahan nomenklatur dan struktur ini segera diikuti dengan pemetaan yang baik. Dari segi jalur dan alur di internal ditjenbud maupun berdasarkan problem penting dalam ranah kebudayaan di lapangan," kata Pemerhati Budaya, Sudarmoko dari Universitas Andalas (Unand) saat dihubungi Medcom.id, Senin, 13 Januari 2020.
 
Dosen Sastra Indonesia, FIB Unand ini mengakui, perubahan nomenklatur dan struktur di Ditjen Kebudayaan mau tidak mau memengaruhi khususnya kegiatan berkesenian. Harus ada kepastian penanggung jawab kegiatan seni setelah dipangkas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kini dirampingkan, dengan penamaan yang lebih luas. Tentu saja ada penghilangan, pemangkasan, dan pergeseran program-program yang akan dijalankan," jelasnya.
 
Sudarmoko yang saat ini tengah menjalani S3 di Leiden University menambahkan, komunikasi antardirektorat di Kebudayaan dengan kalangan seniman dan budayawan juga harus terus dibangun. Terutama mereka di daerah-daerah yang akan memanfaatkan bagian penting dalam program-program yang tengah disiapkan Ditjen Kebudayaan.
 
"Misalnya saja pada tata kelola kelembagaan yang menjadi wilayah kerja baru dalam struktur yang ada sekarang. Ditjenbud dapat memanfaatkan dan memaksimalkan strategi kebudayaan dengan memberikan porsi yang layak pada lembaga-lembaga kebudayaan di seluruh Indonesia," tuturnya.
 
Di beberapa komunitas seni, budaya dan sejarah tengah menjadi diskusi hangat dan mempertanyakan hilangnya beberapa direktorat di lingkungan Ditjen Kebudayaan, salah satunya Direktorat Seni dan Sejarah. Mereka juga menduga adanya kelompok tertentu yang berusaha agar yang konvensional serta tradisional dibiarkan musnah.
 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, perubahan tersebut untuk menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentang reformasi birokrasi. Di samping itu, perubahan yang dilakukan juga mengikuti Undang-Undang no. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
 
Bahkan tak hanya Dirjen Kebudayaan, beberapa ditjen di lingkungan kemendikbud pun turut terdampak, disederhanakan dan mengalami perubahan yang cukup signifikan.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif