Mendikbud, Nadiem Makarim saat bertemu dengan organisasi guru dan komunitas di gedung Kemendikbud.  Foto:  Dok. Humas
Mendikbud, Nadiem Makarim saat bertemu dengan organisasi guru dan komunitas di gedung Kemendikbud. Foto: Dok. Humas

IGI Minta Nadiem Hapuskan Sistem Honorer Pada Guru

Pendidikan Guru Honorer
Intan Yunelia • 04 November 2019 19:25
Jakarta: Ikatan Guru Indonesia (IGI) mengusulkan beberapa poin perbaikan kualitas guru kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim. Salah satunya adalah pengangkatan guru harus berdasarkan kompetensi dan kebutuhan kurikulum yang nanti ditetapkan oleh Kemendikbud.
 
“Uji Kompetensi Guru wajib dilaksanakan minimal sekali dalam 3 (tiga tahun),” kata Ketua Umum IGI, Muhammad Ramli Rahim di Jakarta, Senin, 4 November 2019.
 
IGI juga tegas meminta mantan bos Gojek itu dalam lima tahun ke depan tak lagi merekrut guru honorer. Sistem ini sebaiknya dihapuskan. Sehingga tidak ada lagi guru yang mengisi ruang kelas dengan status kepegawaian yang tidak jelas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Harus jelas statusnya, apakah PNS (Pegawai Negeri Sipil), PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak), dan GTY (Guru Tetap Yayasan). IGI juga minta pendapatan guru minimal setara dengan Upah Minimum yang ditetapkan pemerintah berdasarkan minimal kelayakan hidup,” ujar Ramli.
 
Untuk kurikulum ke depan, tidak ada lagi bimbingan teknis. Mekanisme ini diganti dengan video tutorial dengan kewajiban uji secara acak terhadap pemahaman kurikulum. Sehingga anggaran bimtek dapat dialihkan untuk rekrutmen atau penambahan guru.
 
Sementara itu, IGI juga mengusulkan agar anggaran peningkatan kompetensi guru dihapuskan. Kewajiban peningkatan kompetensi guru dapat diserahkan kepada organisasi profesi guru berdasarkan acuan kompetensi yang dibutuhkan.
 
“Anggaran Pelatihan Guru dapat dialihkan untuk rekrutmen guru," jelasnya.
 
Organisasi profesi guru tinggal diberikan legalitas dalam melaksanakan upaya peningkatan kompetensi guru, sehingga pemerintah cukup melakukan uji terhadap standar kompetensi guru yang diinginkan. "Organisasi profesi guru harus segera mendapatkan pengesahan setelah melalui verifikasi dan sepenuhnya pembinaan guru diserahkan kepada organisasi profesi guru dalam pengawasan pemerintah,” paparnya.
 
Serta pemerintah yang dalam hal ini Kemendikbud juga harus mengatur kembali penentuan sekolah di daerah-daerah tertinggal, terpencil dan terdepan. Sesuai dengan kondisi sekolah, bukan berdasarkan data Kemendes PDTT (Kementerian Desa Pembangunan Daerah Terpencil).
 
Sebelumnya,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim terus melanjutkan maraton audiensi dan diskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Kali ini adalah giliran para pegiat pendidikan, terutama organisasi dan komunitas guru.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif