Diskusi Terbuka bersama Senat Mahasiswa President University tentang
Diskusi Terbuka bersama Senat Mahasiswa President University tentang "Pemindahan Ibu Kota" di Jakarta, Medcom.id/Citra Larasati.

Pendidikan Penting Kawal Transformasi Pemindahan Ibu Kota

Pendidikan pemindahan ibukota
Citra Larasati • 15 Mei 2019 14:22
Jakarta:Peran dunia pendidikan sangat vital dalam mengawal transformasi wacana pemindahan ibu kota yang kembali dihidupkan Presiden Joko Widodo baru-baru ini. Wacana yang telah bergulir sejak era pemerintahan Presiden Soekarno ini pun turut mengundang perhatian seluruh pihak, tidak terkecuali kalangan mahasiswa dan akademisi.
 
Tanggapan mahasiswa itu mengemuka dalam diskusi mengenai “Pandangan dan Masukan Tentang Pemindahan Ibu Kota Ditinjau Dari Aspek Ekonomi, Sosial, Politik, Lingkungan, dan Pendidikan” yang disampaikan oleh Senat Mahasiswa President University, di Menara Batavia, Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019.
 
Natalia Tamara Hamdali, mahasiswa jurusan Manajemen President University dalam diskusi terbuka tersebut juga menyoroti pemindahan ibu kota. Menurutnya, pemindahan ibu kota tidak hanya menyangkut persoalan teknis, namun juga proses politik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Itu disebabkan posisi Jakarta sebagai ibu kota negara tercakup dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1964 tentang pernyataan DKI Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta. Selain itu, fungsi Jakarta sebagai ibu kota dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Dengan demikian, pemindahan ibu kota baru memerlukan suatu undang-undang baru. “Ini melibatkan proses politik antara pemerintah dengan DPR. Tapi lebih luas, proses politik itu tidak hanya sebatas pada tataran legislasi, tapi pada komitmen politik untuk mengawal kesepakatan yang akan dicapai,” kata Tamara.
 
Baca:Dampak Pemindahan Ibu Kota pada Pendidikan Tinggi
 
Tamara menambahkan, pada konteks ke-Indonesiaan, pemindahan ibu kota ke luar Jakarta yang berada di Pulau Jawa merupakan langkah untuk menepis anggapan adanya kecenderungan Jawa sentris dalam pembangunan Indonesia. Pada tataran tertentu, hal ini menimbulkan dampak politis yang sangat kuat, yaitu adanya wajah baru Indonesia yang selama ini kerap disebut terlalu bertumpu pada berbagai proses di Pulau Jawa.
 
“Pendidikan menjadi sangat penting untuk mengawal transformasi itu," tegas Tamara.
 
Oleh sebab itu, di daerah baru tersebut perlu dikembangkan pusat-pusat pendidikan yang dapat menunjang kebutuhan pembangunan setempat. Di antaranya dengan mengakomodasi SDM lokal, seperti sekolah kejuruan, politeknik, dan universitas.
 
"Sehingga diharapkan terjadi sinergi yang erat antara pemerintah, kalangan usaha, dan dunia pendidikan dalam mengembangkan SDM lokal”, kata Tamara.
 
Pendidikan Penting Kawal Transformasi Pemindahan Ibu Kota
Natalia Tamara Hamdali, mahasiswa jurusan Manajemen President University, Medcom.id/Citra Larasati.
 
Luh Devany Trishnaputri Wijaya, dari jurusan yang sama juga mengatakan, dengan posisi kota ke-9 terpadat di dunia, Jakarta memiliki penduduk sekitar 14 juta jiwa di siang hari, dan 10 juta jiwa di malam hari di area seluas 661 kilometer persegi. Dengan kondisi itu, penduduk memiliki kesibukan tinggi, karena Jakarta menjalani tiga fungsi sekaligus, yakni sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan jasa.
 
“Sayangnya, aktivitas itu tidak diimbangi dengan mobilitas warga, akibat masalah kemacetan di Jakarta. Hal ini mengakibatkan jalannya kegiatan pemerintahan, bisnis, dan jasa tidak berjalan efektif dan efisien, sehingga berdampak pada kerugian ekonomi,” kata Devany.
 
Untuk itu, jika terlaksana, pemindahan ibu kota sudah semestinya terencana dengan baik sehingga menghindari kerugian ekonomi di masa datang. Devany mengusulkan agar perencanaan calon ibu kota mendatang dibagi dalam zonasi yang jelas.
 
Ibu kota baru bisa dibagi dalam lima zonasi yang jelas. Zona pertama yang berada di pusat diperuntukkan bagi kantor dan instalasi pemerintahan, disusul dengan zona diplomatik dan perwakilan internasional.
 
Zona ketiga merupakan wilayah pendukung yang terdiri darieducation park, medical zone, sports zone,dan lainnya. "Zona ke empat dan ke lima merupakan wilayah permukiman berbagai tipe dengan fasilitas umum dan sosial. Seluruh zona harus terhubung dengan infrastruktur yang baik,” sebut Devany.
 
Pada kesempatan yang sama, Militia Christia Pandelaki mengatakan perubahan fungsi suatu wilayah menjadi ibu kota membawa konsekuensi tertentu pada lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat. Menurut Militia, sebagai bagian dari rencana pemindahan ibu kota, pemerintah perlu memikirkan solusi bagi penghidupanmasyarakat lokal sebagai akibat dari perubahan fisik dan fungsi wilayah tempat mereka tinggal.
 
“Seperti kita pahami bersama, pembangunan memerlukan kesiapan penduduk di sekitarnya agar ikut merasakan manfaat pembangunan yang terjadi di daerahnya. Dalam hal ini, perlu dipikirkan suatu proses transformasi sosial sehingga tidak mengganggu tatanan sosial masyarakat yang sudah ada, sekaligus mencari alternatif penghidupan dengan memperhatikan pendidikan dan keahlian mereka,” kata Militia.
 
Sementara itu, Muhammad Afli Alamzah Zugito mengatakan bahwa wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta juga didorong oleh kemampuan daya dukung lingkungan Jakarta yang semakin menurun. Sebagai contoh, pada tahun 2017 pertumbuhan kendaraan di Jakarta tercatat 11,26%, sedangkan pertumbuhan ruas jalan hanya 0,01%,.
 
"Sehingga berdampak pada kemacetan," kata Alfi.
 
Pendiri President University, S.D Darmono menambahkan, bahwa diskusi ini digelar untuk melatih kompetensi mahasiswa dalam mengolah ilmu yang selama ini didapatnya di bangku kuliah menjadi sebuah ide. Sebab menurutnya, di masa mendatang mahasiswa akan bagian bagian dari solusi persoalan bangsa.
 
Tema ini, kata Darmono, diangkat untuk mengingatkan pemerintah agar wacana pemindahan ibu kota tidak lagi hanya akan berakhir sebagai sebuah wacana. "Semakin banyak dukungan untuk pemindahan ibu kota akan membuat pemerintah semakin mantap dalam merealisasikannya. Apalagi wacana ini sudah bergulir sejak era Presiden Soekarno, setidaknya tahun ini kami berharap sudah ada keputusan, untuk menuju ke arah yang tidak lagi sekadar wacana," tutup Darmono.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif