Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala
Ilustrasi. Foto: MI/Arya Manggala

2021, DAK Fisik Pendidikan Tak Lagi di Kemendikbud

Pendidikan Anggaran Pendidikan
Atalya Puspa • 09 Desember 2019 12:58
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak lagi mengurus Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan mulai 2021. Nantinya, pelaksanaan DAK fisik tersebut akan diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
 
Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Didik Suhardi mengungkapkan, ke depan, Kemendikbud akan berfokus pada perencanaan DAK Fisik. Selain itu juga fokus mengerjakan pengembangan proses belajar mengajar di kelas dan memperbaiki kompetensi guru.
 
Hal itu bertujuan agar percepatan pemerataan kualitas pendidikan dapat tercapai. "Pada saatnya nanti betul-betul bisa kita laksanakan sebaik-baiknya dalam rangka mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, mari kita siapkan sebaik-baiknya DAK Fisik kita tahun ini,” ujar Didik di Jakarta, Minggu, 8 Desember 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Didik menyatakan, Kemendikbud akan melakukan perencanaan DAK fisik secara ketat dan terintegrasi. Dengan demikian, dinas pendidikan harus memastikan bahwa suatu sekolah yang sudah diusulkan di DAK, tidak dapat diusulkan di tempat lain lagi. Di samping itu, apabila anggaran DAK Fisik sudah final maka tidak akan bisa direvisi lagi.
 
“Sekali lagi saya ingatkan agar bapak dan ibu untuk memastikan sebelum mengusulkan untuk terlebih dahulu berkonsultasi dengan kepala dinas. Pastikan bahwa yang bapak dan ibu usulkan itu sudah benar, karena kalau sudah sekali diusulkan maka sudah tidak bisa diubah. Berbeda dengan tahun 2019 yang masih bisa direvisi sampai bulan Maret. Dengan ketentuan baru yang harus diikuti ini harapan saya nanti pelaksanaan bisa lebih baik,” tutur Didik.
 
Dirinya menjelaskan, saat ini pemerintah menerapkan ketentuan baru dengan harapan APBN dan APBD bisa lebih awal dilaksanakan. Dengan demikian, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
 
“Sebaliknya, jika pekerjaan dilaksanakan di akhir tahun maka kita tidak membantu Pemerintah dalam hal pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya perencanaan yang lebih awal maka nanti implementasi fisiknya bisa dilaksanakan lebih awal pula,” tandas Didik.
 
Merespons hal itu, pengamat pendidikan Cecep Darmawan mengungkapkan, pelaksanaan DAK fisik pendidikan memang sudah seharusnya tugas Kementerian PUPR. Dengan demikian, Kemendikbud dapat berfokus pada pembangunan pendidikan serta kapasitas tenaga ajar di Indonesia.
 
"Ya bagus harusnya dari dulu begitu. Artinya Kemendikbud sebagai user-nya tetap ikut merancang," ucapnya.
 
Namun demikian, dengan keputusan tersebut, dirinya menyatakan, dalam melakukan pengawasan, pihak Kemendikbud harus memerhatikan azas standar sarana dan prasarana pendidikan, agar pelaksanaan DAK fisik pendidikan tetap berjalan lancar.
 
"Namun yang harus menjadi bahan catatan bahwa kemendikbud harus imbuhnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif