Guru sedang mengajar di muka kelas, MI/Gino Hadi
Guru sedang mengajar di muka kelas, MI/Gino Hadi

Ketua Komisi X Sesalkan Hanya 50% Slot Satu Juta PPPK yang Siap Diisi

Pendidikan guru Kebutuhan Guru Guru Honorer
Citra Larasati • 23 Februari 2021 22:22
Jakarta:  Kementerian PAN RB memastikan telah menutup pengajuan formasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi satu juta guru honorer. Sayangnya, jumlah formasi yang diajukan pemerintah daerah (Pemda) untuk diseleksi tersebut hanya di kisaran 500 ribu guru honorer.
 
“Kami sangat menyanyangkan slot formasi yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga jumlah formasi kebutuhan seleksi PPPK guru honorer yang diajukan pemerintah daerah hanya sekitar 50 persen dari slot yang disediakan,” ujar Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, Selasa, 23 Februari 2021.
 
Untuk diketahui pengajuan usulan formasi untuk program satu juta guru PPPK seharusnya sudah ditutup pada 31 Desember 2020. Namun demikian, karena formasi yang masuk masih belum mencapai target yang ditentukan, maka diundur sampai dengan akhir Januari lalu.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Meski demikian tetap saja slot formasi sebanyak satu juta kursi belum juga terpenuhi. Plt Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB Teguh Widjinarko memastikan jika Kemenpan RB tidak mungkin lagi memperpanjang masa pengajuan formasi PPPK untuk guru honorer. 
 
Huda mengatakan, sejak awal telah mengingatkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menggenjot sosialisasi pembukaan satu juta formasi PPPK untuk guru honorer. Meski demikian, di lapangan masih terjadi kesimpangsiuran informasi sehingga menimbulkan keraguan dari pemerintah daerah sebagai otoritas yang berhak mengajukan formasi ke pemerintah pusat.
 
Baca juga:  Mataram Siapkan Opsi Ujian Sekolah Daring dan Luring
 
Dari informasi yang masuk kepada Komisi X, pemerintah daerah masih ragu terkait dengan skema penggajian untuk guru honorer jika mereka diangkat PPPK. Apakah benar-benar menjadi tanggungjawab pemerintah pusat atau masih membebani keuangan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung.
 
"Akhirnya banyak pemerintah daerah yang enggan untuk mengajukan formasi PPPK untuk guru honorer,” ujarnya.
 
Kondisi ini, lanjut Huda, sangat merugikan para guru honorer. Mereka yang bertahun-tahun menunggu perbaikan nasib, harus kembali memendam harapan.
 
Padahal di sisi lain kesempatan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah dibuka. “Para guru honorer ini sudah lama memendam keinginan agar segera diangkat sebagai ASN baik PNS maupun PPPK. Saat dibuka kesempatan ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena persoalan teknis. Ini tentu sangat disayangkan,” katanya. 
 
Politikus PKB ini mendesak agar slot satu juta PPPK untuk guru honorer bisa terisi di tahun 2021. Menurutnya ada beberapa langkah afirmasi yang bisa dilakukan agar slot tersebut bisa terpenuhi. Pertama, pemerintah bisa mengakomodasi para guru honorer yang mempunyai lama pengabdian tertentu agar tetap bisa mengikuti seleksi PPPK.
 
Kedua, memberikan prioritas bagi para guru honorer dengan usia lebih dari 50 tahun untuk bisa mengikusi seleksi PPPK. Ketiga mengakomodasi para guru honorer bidang agama yang mengajar di sekolah-sekolah negeri.
 
“Para guru honorer bidang agama ini jumlahnya ratusan ribu. Mereka layak mendapatkan afirmasi agar bisa mengikuti seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer tahun ini juga,” pungkasnya.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif