Sivitas Akademika UII Minta Presiden Jokowi Berhenti Menyalahgunakan Kekuasaan

Jakarta:  Sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan enam pernyataan sikap atas kondisi perpolitikan terkini di Tanah Air.  UII menyebut, kini Indonesia tengah mengalami darurat kenegarawanan atas munculnya rasa tidak tahu malu penguasa lewat gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. 
 
Rektor UII, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. dalam keterangan tertulisnya mengatakan, penguasa tidak hanya telah menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis sekelompok golongan. Namun juga diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan Kepala Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
Gejala ini terlihat dari indikator utama pascapencalonan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman diberhentikan.

Gejala ini, kata Fathul, kian jelas ke permukaan saat Presiden Joko Widodo menyatakan ketidaknetralan institusi kepresidenan dengan memperbolehkan Presiden berkampanye dan berpihak. Perkembangan termutakhir, distribusi bantuan sosial melalui pembagian beras dan bantuan langsung tunai (BLT) oleh Presiden Joko Widodo juga ditengarai sarat dengan nuansa politik praktis yang diarahkan pada personalisasi penguatan dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.
 
"Mobilisasi aparatur negara untuk kepentingan dukungan terhadap pasangan calon tertentu adalah tindakan melanggar hukum sekaligus melanggar konstitusi," tegas Fathul dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 1 Februari 2024.
 
Situasi di atas, kata Fathul, menjadi bukti Indonesia sedang mengalami darurat kenegarawanan yang bisa berujung pada ambruknya sistem hukum dan demokrasi.

Pernyataan Sikap Sivitas Akademika UII:

1. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Presiden harus bersikap netral, adil, dan menjadi pemimpin bagi semua kelompok dan golongan, bukan untuk sebagian kelompok.
2. Menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial.
3. Menyeru Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah agar aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.
4. Mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya, guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.
5. Mengajak masyarakat Indonesia untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.
6. Meminta seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.

"Demikian pernyataan sikap ini disusun sebagai wujud tanggung jawab moral anak bangsa," seru Fathul mewakili seluruh sivitas akademika UII.
 

Baca juga:  UII Prihatin, Pudarnya Kenegarawanan Jokowi dan Penyalahgunaan Kekuasaan Tanpa Malu

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News