Kekerasan Terhadap Anak

KPAI Minta Kekerasan di Ekstrakurikuler Mojokerto Diusut

Intan Yunelia 22 Juli 2018 14:25 WIB
Kekerasan di Sekolah
KPAI Minta Kekerasan di Ekstrakurikuler Mojokerto Diusut
Komisioner bidang Pendidikan KPAI, Retno Listyarti, Medcom.id/Intan Yunelia
Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan kegiatan ekstrakurikuler sekolah di Mojokerto. Salah seorang siswi berinisial MDA mengalami kelumpuhan setelah menjalani hukuman squad jumpkarena terlambat datang.

"Mirisnya, kasus ini terjadi hanya beberapa hari sebelum peringatan Hari Anak Nasional (HAN) bersama presiden pada 23 Juli 2018 di Pasuruan, Jawa Timur," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti kepada Medcom.id, Sabtu 21 Juli 2018.


KPAI mendesak kepolisian mengusut otak pelaku di balik hukuman fisik kepada korban. Hukuman semacam ini  berpotensi membahayakan anak.

"Harus ada penegakan aturan agar ada efek jera bagi siapapun pelaku kekerasan  di sekolah," tegas Retno.

Baca: Pesan Mendikbud untuk Dirjen Guru yang Baru

Jika ditemukan unsur kelalaian pihak sekolah dalam kontrol kegiatan ekskul di sekolah, ia meminta pihak sekolah wajib bertanggung jawab. Apalagi peristiwanya terjadi di lingkungan sekolah.

"Pihak sekolah seharusnya memiliki kewajiban melindungi peserta didiknya dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah," jelas Retno.

Perlindungan anak di lingkungan sekolah diatur dalam pasal 54  Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa 'anak di dalam dan di lingkungan  sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temanya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya'.

Retno menambahkan Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto harus memeriksa pihak sekolah dan menegakan aturan jika sekolah terbukti lalai dalam melindungi peserta didik dari kekerasan.

Setelah insiden ini, KPAI berencana meninjau tempat kejadian perkara, dan mengunjungi korban. KPAI ingin mengetahui betul kronologi kejadian dan siapa saja yang terlibat.

KPAI berjanji membantu proses rehabilitasi dan kesehatan korban. Dengan melibatkan Dinas Kesehatan Mojokerto dan rehabilitasi psikologis dengan melibatkan Dinas PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Mojokerto.

"Pembiayaan pengobatan dan pemulihan korban seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait," jelas Retno.

Berdasarkan data KPAI jumlah kasus kekerasan fisik di pendidikan paling tinggi, data per Mei 2018  ada 161 kasus, adapun rinciannya sebagai berikut : anak korban tawuran sebanyak 23 (14,3%) kasus,  anak pelaku tawuran sebanyak 31 (19,3 %)kasus, anak korban kekerasan dan perundungan (bullying) sebanyak 36 (22,4 %) kasus, anak pelaku kekerasan dan bullyingsebanyak 41 (25,5%) kasus, dan anak korban kebijakan (pungli, dikeluarkan dari sekolah, tidak boleh ikut ujian, dan putus sekolah) sebanyak 30 (18,7%) kasus.

"Tahun 2018 kasus pendidikan menempati posisi ke-4 teratas setelah kasus pornografi dan cyber crime," pungkasnya.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id