NEWSTICKER
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

IGI: Perjuangan untuk Guru Honorer Terkesan Dipolitisasi

Pendidikan Guru Honorer
Ilham Pratama Putra • 05 Februari 2020 19:58
Jakarta: Ikatan Guru Indonesia (IGI) menilai perjuangan untuk mengakomodir seluruh tenaga honorer di seluruh Indonesia tidak realistis. Bahkan IGI menilai perjuangan untuk guru honorer tersebut lebih banyak bersifat politis.
 
Ketua Umum IGI, Ramli Rahim mengkalkulasi, ada beberapa hal yang tidak mungkin diwujudkan dengan mengangkat seluruh honorer di Indonesia. Sejumlah pihak ada yang menempuh perjuangan dengan meminta kemudahan bagi guru honorer untuk diangkat menjadi CPNS maupun PPPK.
 
Namun menurut Ramli, hal tersebut justru akan memunculkan persoalan baru, karena khawatir pengangkatan guru akan dieksekusi secara serampangan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena itu IGI meminta pemerintah untuk melakukan seleksi sebagaimana mestinya terhadap tenaga honorer untuk direkrut menjadi PPPK dan PNS. Tanpa seleksi yang ketat, justru hanya akan menimbulkan masalah baru yaitu rendahnya kualitas guru Indonesia," kata Ramli dalam keterangannya, Jakarta, Rabu 5 Februari 2020.
 
Selain itu, jumlah honorer yang begitu besar baik dari kalangan guru maupun nonguru mengakibatkan Kementerian Keuangan akan kesulitan mengakomodir penggajian seluruh honorer. Terlebih Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menyampaikan rasa mulesnya terhadap beberapa janji kampanye Presiden Joko Widodo (Jokowi).
 
"Artinya keuangan negara kita sangat terbatas sesungguhnya," ungkap Ramli.
 
Menurutnya, tenaga honorer yang direkrut selama ini mayoritas bukan berbasis rekrutmen guru. Ramli menyebutnya sebagai jalur "orang dalam".
 
"Misalnya jalur keluarga, jalur Tim Sukses, atau jalur pertemanan. Yang kemungkinan besar mereka yang dalam posisi honorer ini hanya dalam lingkaran-lingkaran tertentu dan tidak melibatkan potensi-potensi besar hasil pendidikan Indonesia," lanjut dia.
 
Oleh karena itu, pihaknya akan meminta pemerintah lebih fokus pada upaya menghadirkan pendidikan Indonesia yang lebih bermartabat dan lebih berkualitas. Sehingga dapat diandalkan untuk menciptakan masa depan anak-anak didik yang lebih baik.
 
"Karena itu rekrutmen tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil harus betul-betul selektif dengan mempertimbangkan dua hal," ucap dia.
 
Untuk itu, dia menilai, harus ada pembobotan kualitas seperti jalur PNS pada umumnya. Lalu dibutuhkan juga pembobotan penghargaan terhadap pengabdian.
 
"Dimana Kami mengusulkan setiap satu tahun Pengabdian diberikan penghargaan 1 persen dari total pembobotan," katanya.
 
Lebih lanjut, IGI tidak mau bermain-main secara politis, hanya karena ingin disebut memperjuangkan honorer. Pihaknya mengingatkan agar pemerintah tidak memaksakan semua honorer, meskipun dengan kualitas yang tidak cukup untuk diangkat menjadi guru.
 
Sebelumnya,Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) meminta MPR RI agar turut berjuang menyejahterahkan guru honorer. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo diminta untuk bersama guru memperjuangkan gaji guru honorer setara Upah Minimum Regional (UMR).
 
Ketua Umum PB PGRI, Unifah Rosyidi meminta MPR menuntaskan permasalahan gaji tenaga honorer sekolah negeri maupun swasta secara cepat. Sebab menurutnya, guru honorer sudah sangat berbakti kepada bangsa dan negara.
 
"Bagaimana bicara mutu dan Merdeka Belajar jika masih ada guru yang dibayar sangat rendah dan tidak manusiawi?" kata Unifah saat audiensi ke MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2020.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif