Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.
Guru sedang mengajarkan siswa di muka kelas, MI/Gino Hadi.

Episode-episode Merdeka Belajar Bikin Guru dan Sekolah Pusing

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 17 Agustus 2020 21:03
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah mengeluarkan lima episode kebijakan Merdeka Belajar. Kebijakan yang mengatur sejumlah regulasi di dalamnya ini butuh dibenahi secara serius, agar tidak membuat guru dan sekolah pusing dalam melaksanakannya.
 
"Jadi bukan hanya guru yang pusing, sekolah juga pusing. Saya di sini melihat ada komunikasi yang gagal dengan guru-guru dan sekolah," ujar Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, pada diskusi pendidikan yang digagas FSGI merespons Hibah Merek Dagang Merdeka Belajar dari Sekolah Cikal untuk Kemendikbud, Senin, 17 Agustus 2020.
 
Satriwan merinci, persoalan Merdeka Belajar, yang salah satunya ialah adanya penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurutnya aturan RPP satu lembar terlalu teknis.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Mestinya RPP itu didesain sedemikian rupa, bukan harus satu lembar, karena bukan lembar yang jadi ukuran. Tapi apakah dilaksanakan proses pembelajaran itu, apakah RPP itu sebagai sesuatu yang autentik dari Bapak Ibu (guru)," terangnya.
 
Baca juga:Nadiem: RPP Guru Cukup Selembar Saja
 
Kemendikbud, kata dia, juga disebut telah memberikan pedoman. Namun hal itu justru membuat para guru tidak percaya diri dalam menyusun RPP-nya sendiri.
 
"Mestinya guru percaya diri saja, berapapun lembar RPP yang didesain oleh guru, karena memang sesuai kebutuhannya di sekolah.Jadi yang sekarang itu bukan Merdeka Belajar lagi namanya," ungkap Satriwan yang juga guru di Labschool Jakarta ini.

 
Kemudian terkait dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Satriwan menyebut dana itu juga belum bisa merdeka dalam pengelolaannya dan belum merdeka pula untuk digunakan.
 
"Karena akses dana BOS itu rata-rata hampir 90 persen baru oleh kepala sekolah, bendahara dan Tuhan yang tahu. Guru belum menikmati untuk akses dana bos. Belum lagi Mas Menteri bilang selama Pembelajaran Jarak Jauh dana BOS bisa direlaksasi untuk kuota internet," sambung Satriwan.
 
Untuk itu Satriwan meminta Kemendikbud mematangkan konsep Merdeka Belajar. Agar dalam pelaksanaannya lebih aplikatif.
 
"Ketika Kemendikbud bilang kami merujuk ke Ki Hadjar Dewantara, kami bertanya konsep yang mana, yang dikembangkan Mendikbud. Toh naskah akademik Merdeka Belajar itu pun kami guru-guru tidak pernah menemukannya. Jadi secara paradigma harus dibenahi dulu," terangnya.
 
(CEU)
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif