“Kami sangat transparan dan melakukan pelibatan publik dalam perencanaan RUU Sisdiknas. Bahkan, lebih dari 90 lembaga dan organisasi pendidikan sudah kami temui dan akan terus kami gencarkan. Kami akan terus meningkatkan komunikasi dan sosialisasinya,” kata Nadiem saat Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 September 2022.
Nadiem menyebut Kemendikbudristek terus mendorong pelibatan masyarakat dan organisasi pendidikan untuk berpartisipasi dalam penyusunan RUU Sisdiknas dengan memberikan masukan melalui laman https://sisdiknas.kemdikbud.go.id/.
“Seluruh informasi mengenai RUU Sisdiknas secara detail per pasal serta penjelasannya ada di dalam laman kita. Mari bersama-sama kita berpartisipasi dalam penyusunan RUU Sisdiknas,” ajak Nadiem.
Apresiasi dan dukungan pelibatan publik dalam penyusunan RUU Sisdiknas disampaikan anggota Komisi X DPR RI, Nur Purnamasidi. Anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar) ini berharap agar pelibatan publik terus dilakukan.
“Kami harap pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan di bidang pendidikan terus dilakukan sejak RUU Sisdiknas dirumuskan sampai nanti disetujui, sehingga Undang-Undang ini nantinya bisa menjawab tantangan di era sekarang dan masa depan. Undang-Undang ini juga nantinya bisa digunakan paling tidak sampai sepuluh tahun ke depan masih relevan,” ujar dia.
Selain itu, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mitra Fakhrudin, juga mendukung upaya Kemendikbudristek dalam melibatkan masyarakat saat perencanaan perumusan RUU Sisdiknas.
“Pelibatan pemangku kepentingan bidang pendidikan di seluruh Tanah Air ini sangat penting, supaya nantinya masyarakat bisa seiring sejalan dengan langkah-langkah yang ditempuh Kemendikbudristek,” kata dia.
Nadiem menjelaskan berbagai isu pendidikan yang menjadi masukan publik telah dituangkan dalam RUU Sisdiknas. Tanpa terkecuali mengenai pendidikan nonformal seperti kursus dan pelatihan.
“Rancangan pengaturan pendidikan nonformal sudah tercantum dalam RUU Sisdiknas pada Pasal 51 dan sudah ada penjelasannya di situ,” tutur dia.
Pasal 47 ayat (1) RUU Sisdiknas menyebut jalur pendidikan nonformal terdiri atas layanan pengasuhan anak, pendidikan kesetaraan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan pesantren berbentuk pengkajian kitab kuning, dan pendidikan keagamaan nonformal.
Selanjutnya, Pasal 51 ayat (1) RUU Sisdiknas mengatur pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) bertujuan untuk pengembangan diri, karakter, budi pekerti, dan/atau budaya. Pada penjelasan Pasal 51 ayat (1) menyebut kursus dan pelatihan sebagai contoh bentuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup.
Selain kursus dan pelatihan, contoh lain penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup adalah balai latihan kerja, pusat pendidikan dan pelatihan dalam instansi pemerintah, pembelajaran/kuliah modular. Seperti Massive Open Online Courses (MOOC), pendidikan keaksaraan, dan pengembangan kompetensi profesional berkelanjutan oleh organisasi profesi.
“Jadi, jelas sudah tertuang di dalam RUU Sisdiknas,” tegas Nadiem.
| Baca juga: Pegiat Pendidikan Dorong Presiden Turun Tangan Terkait Polemik RUU Sisdiknas |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
