Paparan Kepala LLDikti Wilayah XII, Saiful Deni di RDP Komisi X DPR RI. Foto: Youtube TVR Parlemen

Kolam Besar Mahasiswa Baru Dikuasai PTN, PTS Daerah Hanya Kebagian Tetesan

Ilham Pratama Putra • 09 Juni 2026 12:38

Ringkasnya gini..

Kepala LLDikti Wilayah XII Saiful Deni menilai PTS hanya memperoleh sebagian kecil calon mahasiswa karena mayoritas terserap PTN.
Ekspansi kuota di PTN memperlebar kesenjangan daya tampung dan mempersempit peluang PTS mendapatkan mahasiswa baru.
PTS juga menanggung beban biaya akreditasi dan pemenuhan mutu yang tinggi meski jumlah mahasiswanya relatif sedikit.

Jakarta: Perguruan tinggi swasta (PTS) dinilai hanya memperoleh "tetesan" calon mahasiswa dari kolam besar penerimaan mahasiswa baru yang lebih banyak terserap oleh perguruan tinggi negeri (PTN). Kondisi ini menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi PTS, khususnya di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

Kepala LLDikti Wilayah XII, Saiful Deni, mengatakan mekanisme penerimaan mahasiswa baru di PTN yang berlangsung dalam beberapa gelombang membuat ruang bagi PTS semakin sempit. Setelah jalur prestasi, tes nasional, hingga jalur mandiri selesai dilaksanakan, sebagian besar calon mahasiswa tentu telah terserap ke PTN.

"Seakan-akan kolam besar pendaftar itu dimiliki PTN, sementara PTS hanya mendapat tetesan saja," kata Saiful Deni dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi X DPR RI dikutip Selasa 9 Juni 2026.

Menurut dia, situasi tersebut membuat PTS harus bersaing memperebutkan sisa calon mahasiswa yang tidak diterima di PTN. Ia mengibaratkan proses itu seperti keran yang perlahan ditutup setelah berbagai jalur seleksi PTN selesai berlangsung.

Saiful menilai ekspansi kuota mahasiswa baru di PTN, khususnya melalui jalur mandiri, turut memperlebar kesenjangan antara PTN dan PTS. Bahkan, kuota yang terus bertambah dinilai berpotensi mengurangi ruang bagi PTS untuk mendapatkan mahasiswa baru.

"Kalau keran itu sudah ditutup, ya itu yang didapatkan. Tidak begitu banyak lagi. Tersisa sekitar 30 sampai 50 persen kuotanya," ujarnya.

Ia juga menyoroti adanya disparitas daya tampung yang semakin tajam akibat perluasan kuota penerimaan mahasiswa di PTN. Menurutnya, jalur mandiri terkesan digunakan untuk menyerap pasar calon mahasiswa dalam jumlah besar.

Di sisi lain, PTS juga menghadapi beban biaya yang tidak ringan. Saiful menjelaskan biaya akreditasi dan pemenuhan standar mutu tetap harus ditanggung, meski jumlah mahasiswa yang dimiliki relatif sedikit.

"Bayangkan PTS yang program studinya hanya memiliki 10 atau 20 mahasiswa harus membayar biaya yang sama dengan program studi yang memiliki 50 hingga 100 mahasiswa," ungkapnya.

Kondisi tersebut membuat PTS menghadapi tantangan ganda, yakni menjaga kualitas pendidikan sekaligus menanggung biaya operasional yang tidak sedikit. Padahal, menurut Saiful, kurikulum yang diterapkan antara PTN dan PTS pada dasarnya sama.

Karena itu, ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi regulasi penerimaan mahasiswa baru agar tercipta ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan, kata dia, adalah pengaturan waktu seleksi dan proporsi kuota agar PTS tetap memiliki ruang untuk memperoleh mahasiswa baru.

"Persoalan keadilan bukan berarti harus sama rata, tetapi harus melihat kebutuhan masing-masing daerah dan kondisi perguruan tinggi yang ada," tutup Saiful.