Siswa di salah satu sekolah. Foto: MI/Gino Hadi
Siswa di salah satu sekolah. Foto: MI/Gino Hadi

Hibah Merek Dagang Merdeka Belajar Belum Sesuai Kaidah Hukum

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 18 Agustus 2020 08:08
Jakarta: Meski Sekolah Cikal telah menghibahkan merek dagang Merdeka Belajar kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), namun tak lantas membuat polemik penggunaan nama tersebut berakhir. Penyelesaian hibah ini pun dinilai belum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku.
 
Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, bahwa polemik pencatutan merek dagang ini belum bisa disebut berakhir hanya karena Merdeka Belajar dihibahkan ke Kemendikbud. Pasalnya, keputusan hibah ini belum diikuti dengan tindakan hukum yang mengikat.
 
"Hibah merek dagang Merdeka Belajar, FSGI menyikapi terkait pernyataan bersama, seolah-olah polemik merek dagang ini selesai, padahal ini belum selesai kalau dilihat dari tinjauan hukum dan politik," kata Retno pada Diskusi Daring, Senin, 17 Agustus 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Pihaknya pun menduga kuat, bahwa ada celah pelanggaran hukum di dalam penyerahan hibah merek dagang Merdeka Belajar tersebut. Bahkan, Retno menduga adanya intrik untuk melindungi kepentingan pihak tertentu.
 
"Publik pun belum menemukan adanya bukti pendaftaran, pengalihan hak merek dagang di Ditjen HKI (hak kekayaan intelektuak) di Kemenkumham. Pengalihan hak merek dalam bentuk hibah tidak bisa hanya diumumkan lewat konferensi pers dan hanya berwujud surat kesepakatan antara direktur PT Sekolah Cikal dengan Mendikbud," ujar dia.
 
Baca juga:Episode-episode Merdeka Belajar Bikin Guru dan Sekolah Pusing
 
Hibah merek dagang ini pun juga telah melompati kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai atasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim. Seharusnya Presiden mengetahui hibah yang terjadi antara pihak swasta ke pemerintahan ini.
 
"Seharusnya Mas Menteri meminta izin kepada Presiden sebagai atasan, karena hibah Merdeka Belajar ini mencakup kepentingan umum, jadi selama tidak ada izin Presiden dan belum dibuat akte hibahnya, maka Merdeka Belajar baiknya tidak digunakan dulu oleh Kemendikbud," tambah Retno.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif