Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Foto: Dok. Pribadi
Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. Foto: Dok. Pribadi

FSGI: Penyederhanaan Kurikulum Minim Dialog dengan Pemangku Kepentingan

Pendidikan Kurikulum Pendidikan Nadiem Makarim Penyederhanaan kurikulum
Citra Larasati • 20 September 2020 19:17
Jakarta: Video klarifikasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait isu penghapusan mata pelajaran Sejarah yang disiarkan melalui YouTube menuai reaksi dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).
 
Senada dengan PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia), FSGI juga mengkritisi proses uji publik penyederhanaan kurikulum yang disebut Nadiem tengah berlangsung saat ini."Kami merasakan tidak ada uji publik ya. Apa yang akan diuji publikkan?wong produknya belum ada. Nah, pernyataan Mas Nadiem ini berbeda dengan kenyataan sesungguhnya," kata Wasekjen FSGI, Satriwan Salim kepada Medcom.id, Minggu, 20 September 2020.
 
Menurut Satriwan, seharusnya ada diskursus ke publik terkait isi penyederhanaan kurikulum ini. Kemendikbud juga wajib menyampaikan apa dan bagaimana isi draf Rancangan Penyederhanaan Kurikulum yang dimaksud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Agar ada diskursus wacana, dialog antara pemerintah dengan semua pemangku kepentingan," tegas Satriwan.
 
Baca juga:Tidak Dilibatkan, PGRI Pertanyakan Uji Publik Penyederhanaan Kurikulum
 
Satriwan juga meminta Kemendikbud percaya diri dalam menyampaikan draf-draf penyederhanaan kurikulum tersebut. Bagaimana alasan filosofis, akademis, pedagogis, dan sosiologis yang diambil dalam penyederhanaan kurikulum tersebut.
 
"Sampaikan ke masyarakat, libatkan asosiasi guru mata pelajaran, organisasi guru, LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan), orang tua siswa dan sebagainya. Jangan hanya berdiskusi dengan think tank dari kelompok-kelompok tertentu saja," sebut Satriwan.
 
Satriwan juga menyesalkan, materi pembahasan penyederhanaan kurikulum itu justru didapat dari draf-draf internal yang bocor datau beredar secara tidak sengaja ke publik. Padahal, kata Satriwan, pembahasan kurikulum adalah sebuah pekerjaan besar dunia pendidikan, sehingga membutuhkan banyak perspektif, usulan, dan masukan yang komprehensif.
 
"Libatkan seluruh pemangku kepentingan agar ada gotong royong. Saya juga tak antiperubahan kurikulum. Tapi prasyarat di atas wajib dipenuhi, agar ada partisipasi publik yang terbuka," tegas Satriwan.
 
Kemudian Satriwan membandingkan proses pembahasan saat menyusun Kurikulum 2013 beberapa tahun lalu. Satriwan menceritakan bahwa kala itu seluruh tokoh-tokoh pendidikan nasional ikut turun gunung memberikan masukan ke Kemendikbud.
 
"Termasuk ikut menjadi tim penyusunan kurikulum. Sehingga jelas ada diskursus dengan publik dan terbuka. Bukan seperti saat ini, tertutup atau hanya dibahas dengan 'publik' tertentu," ungkap Satriwan.
 
Baca juga:Klarifikasi Nadiem Soal Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah
 
Sebelumnya, Nadiem mengaku sangat terkejut mendapati begitu cepatnya informasi yang tidak benar menyebar tentang mata pelajaran Sejarah di tengah masyarakat. "Tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran Sejarah di kurikulum nasional," tegas Nadiem dalam video klarifikasinya, Minggu, 20 September 2020.
 
Isu ini muncul, kata Nadiem, berawal dari adanya salah satu presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederahanaan kurikulum. Padahal kata Nadiem, Kemendikbud memiliki puluhan versi berbeda yang saat ini sedang melalui proses pembahasan di Forum Discussion Group (FGD) dan uji publik.
 
"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah yang namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka," tegas Nadiem.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif