Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

Legislator Beri Tiga Catatan Kebijakan Dana BOS

Pendidikan Anggaran Pendidikan Dana Bos
Ilham Pratama Putra • 15 Februari 2020 17:17
Jakarta: Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah mengkritisi kebijakan baru skema penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2020. Setidaknya, ada tiga catatan yang diberikan terhadap kebijakan tersebut.
 
Pertama, politisi PKS itu menyoroti sistem verifikasi sekolah yang akan disalurkan dana BOS. Menurutnya, proses tersebut harus dilakukan secara baik dan cermat, sebab jika tidak, akan memengaruhi penyaluran dana BOS.
 
"Ada sekitar 260.000 sekolah, ini enggak mudah untuk melakukan verifikasi. Jika di tahap pertama tidak semua tersalur, padahal itu menjadi hak, apa nanti dilakukan rapel di tahap kedua dan ketiga? kasihan juga sih ya," kata Ledia, di Hotel IBIS Tamarin, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2020.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Catatan kedua, terkait proses pengawasan penyaluran dana BOS. Menurut Ledia, amat rentan terjadi praktik penyelewengan jika tidak diawasi skema penyaluran dana yang ditransfer langsung ke rekening sekolah.
 
"Berarti, pengawasannya juga harus intens. Kritik saya ke Mas Menteri (Mendikbud, Nadiem Makarim) waktu kita di DPR, anggaran Irjennya enggak nambah. Padahal dua kementerian digabung, terus dengan skema bantuan yang baru. berarti kan pengawasan harusnya lebih intens," papar Ledia.
 
Ketiga, terkait syarat guru honorer yang dapat menerima dana BOS. Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Nomor 8 Tahun 2020 disebutkan, bahwa terdapat dua syarat bagi guru honorer yang dapat menerima dana BOS.
 
Yakni harus memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Kedua, sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.
 
Leida menilai, syarat NUPTK dapat memupuskan harapan bagi guru lama untuk memperoleh dana BOS. Pasalnya, tidak semua guru lama telah memiliki NUPTK itu.
 
"Kita pikirkan nih, 2018 itu ada 46,000 guru yang pensiun massal karena mereka adalah pengangkatan Inpres zaman Soeharto. Mereka dikarya baktikan ke sekolah sebagai honorer. Ini perlu dipikirkan nih, nanti mereka dapat pensiun, terus ketika mereka mengajar dianggap 'ya udah kerja baktilah', kan enggak bisa juga," ujar Ledia.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif