Kampus IPB. Foto: IPB/Humas
Kampus IPB. Foto: IPB/Humas

Guru Besar IPB Beri 7 Alternatif Kebijakan Pembangunan Perikanan

Pendidikan Pendidikan Tinggi Guru Besar
Citra Larasati • 09 Oktober 2020 13:39
Jakarta: Guru Besar Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, Prof Dr Eko Sri Wiyono memberikan tujuh alternatif kebijakan, guna meningkatkan kapasitas perikanan skala kecil. Alternatif ini diusulkan berdasarkan fakta kedinamisan perikanan skala kecil dan isu strategis tata kelola perikanan skala kecil.
 
Sebagai negara produsen ikan terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok, perikanan skala kecil di Indonesia mendominasi sekitar 90 persen dari armada nasional dan memberikan kontribusi lebih dari 50 persen produksi ikan nasional. Bahkan, kemampuan ekspor perikanan Indonesia mayoritas ditopang dari perikanan skala kecil.
 
Sedikitnya ada tujuh usulan alternatif kebijakan, yaitu redefinisi perikanan skala kecil, standarisasi alat penangkapan ikan, penyempurnaan sistem perizinan kapal, penyempurnaan sistem pendataan kegiatan kapal, pembangunan berbasis kewilayahan dan desentralisasi, kelembagaan pembangunan perikanan skala kecil serta kebijakan pascapanen dan perdagangan ikan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Redefinisi perikanan skala kecil perlu dilakukan agar arah pembangunan perikanan skala kecil bisa mencapai sasarannya dengan tepat. " Dengan demikian, perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melakukan redefinisi perikanan skala kecil, nelayan kecil dan usaha skala kecil agar dalam pelaksanaan operasional di lapangan tidak menimbulkan kesalahan administrasi dan penafsiran,” jelas Eko, Jumat, 9 Oktober 2020.
 
Terkait standarisasi alat penangkapan ikan, Eko menjelaskan semua alat penangkapan ikan skala kecil yang ada perlu dibakukan ukuran teknis dan metode operasinya serta disederhanakan klasifikasinya. Alat tangkap yang tidak standar disarankan untuk diganti atau disesuaikan dengan klasifikasi dan standar yang telah ditentukan.
 
Klasifikasi dan standarisasi alat tangkap ini tidak hanya didasarkan pada bentuk fisik saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek biologi. Sementara, kebijakan penyempurnaan sistem perizinan kapal dimaksudkan supaya jumlah perahu atau kapal yang beroperasi di pantai dapat dikendalikan dan kerusakan di pantai dapat dihindari.
 
Perahu perikanan skala kecil wajib meregistrasi ukuran perahu, alat tangkap yang dioperasikan dan metode operasinya. Sehingga besarnya kapasitas penangkapan ikan dari waktu ke waktu dapat dipantau.
 
“Peraturan yang ada saat ini adalah kapal di bawah 10 GT tidak perlu mengajukan surat operasional, padahal perahu atau kapal yang di bawah 10 GT itu mencapai lebih dari 90 persen,” kata Eko.

 
  • Halaman :
  • 1
  • 2
Read All



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif