Gedung PP Muhammadiyah. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama
Gedung PP Muhammadiyah. Foto: Medcom.id/Ilham Pratama

Program Organisasi Penggerak

Terima Maaf Nadiem, Muhammadiyah Tetap Mundur dari POP

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 29 Juli 2020 12:33
Jakarta: Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah telah menerima permintaan maaf Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim terkait pelaksanaan Program Organisasi Penggerak (POP) yang menimbulkan polemik. Meski begitu, Muhammadiyah memutuskan untuk tetap mundur dari POP.
 
Permintaan maaf Nadiem ini terutama disampaikan menyikapi mundurnya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dari POP. "Terima kasih sudah minta maaf ya. Itu suatu hal bagus," kata Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno kepada wartawan, Rabu, 29 Juli 2020.
 
Baca juga:Akhirnya, Nadiem Minta Maaf Kepada NU, Muhammadiyah dan PGRI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Namun bagi Kasiyarno permasalahan dalam POP sudah terlalu pelik. Hingga pihaknya memutuskan untuk tidak kembali dalam POP, meski Nadiem sudah meminta maaf dan mengundang Muhammadiyah untuk kembali ke program yang menelan anggaran Rp595 miliar tersebut.
 
"Tapi permasalahan kita kan bukan hanya Tanoto dan Sampoerna. Banyak organisasi penggerak lain yang keliatannya bermasalah. Bukan hanya itu, program-program yang ditawarkan mereka (Kemendikbud) nampaknya tidak relevan. Jadi kita tetap berkomitmen tidak ikutan di situ (POP)," terang Kasiyarno.
 
Baca juga:Nadiem Masih Berharap NU, Muhammadiyah, dan PGRI Gabung POP
 
Meski begitu, dia berharap janji Nadiem terkait akan mengevaluasi POP dapat dijalankan sebaik-baiknya. Kasiyarno berharap POP dapat dievaluasi secara menyeluruh.
 
"Kalau menurut Saya sih harus dievaluasi menyeluruh. Dari awal konsepnya seperti apa, itu perlu diperjelas. Gajah itu kriterianya seperti apa, Macan seperti apa, Kijang seperti apa. Yang organisasi abal-abal bisa dapat gajah, sementara program yang diajukan tidak layak, enggak memenuhi syarat lah," lanjutnya.
 
Pihaknya ingin evaluasi yang bakal dilakukan itu benar-benar berjalan transparan. Agar seluruh pihak puas dengan program yang bergerak dengan anggaran lebih dari setengah triliun itu.
 
"Kemudian juga harus disosialisasikan ke masyarakat. Banyak kok unsur pendidikan yang sebenernya mampu. misalnya perguruan tinggi yang tergabung dalam Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), pasti mampu mengurus peningkatan mutu. Guru di sini kan juga ada Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) yang aktif meningkatkan kompetensi mereka. Enggak perlu harus mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang belum jelas," tegas dia.
 
Sebelumnya,Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim akhirnya membuat kesepakatan dengan Putera Sampoerna dan Tanoto Foundation agar keduanya menggunakan skema pembiayaan mandiri dalam Program Organisasi Penggerak (POP). Nadiem juga meminta maaf kepada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sekaligus meminta ketiganya untuk kembali mengikuti POP.
 
Kesepakatan ini diambil setelah hasil seleksi POP Kemendikbu menuai protes dan menimbulkan polemik di tengah masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan.
 

(CEU)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif