Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan
Mendikbud, Nadiem Makarim. Foto: Medcom.id/Muhammad Syahrul Ramadhan

Nadiem: Hibah Merdeka Belajar Sedang Diproses Secara Hukum

Pendidikan Merdeka Belajar
Ilham Pratama Putra • 28 Agustus 2020 09:09
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengatakan, proses hukum hibah merek dagang merdeka belajar tengah berlangsung. Pihaknya bersama PT Sekolah Cikal yang memberikan hibah, akan memproses hibah tersebut secara hukum.
 
"Jadi sekarang sedang melalui proses hukum, proses transisi hibah kepemilikan itu ada di Kemendikbud. Kemendikbud akan memiliki hak paten (merek dagang) itu," kata Nadiem dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI, Kamis, 27 Agustus 2020.
 
Kepada masyarakat, ia mengatakan untuk tidak perlu khawatir atas merek dagang Merdeka Belajar tersebut. Dia menjamin proses penyerahan hibah itu bakal sesuai prosedur hukum.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi isu hak paten Merdeka Belajar sudah selesai dan kami harap masyarakat sudah tidak cemas karena hak ini akan dimiliki pemerintah. Tapi Merdeka Belajar nantinya akan dimiliki untuk semuanya," imbuhnya.
 
Baca juga:Hibah Merek Dagang Merdeka Belajar Belum Sesuai Kaidah Hukum
 
Dia juga menegaskan, bahwa hibah merek dagang merdeka belajar ini dilakukan tanpa kompensasi sama sekali, alias gratis untuk Kemendikbud. Merek dagang Merdeka Belajar juga dipastikan tidak akan dikomersialisasikan.
 
"Kami sudah berkoordinasi dengan PT (Sekolah) Cikal dan keputusannya adalah untuk menghibahkan merek dagang dan merek jasa tanpa kompensasi sama sekali. Jadi secara gratis kepada Kemendikbud. Ini bukan untuk komersialisasi," terang mantan bos Gojek ini.
 
Dia melanjutkan, bahwa pihaknya akan menjaga merek dagang tersebut. Agar merek Merdeka Belajar dapat digunakan oleh semua warga pendidikan.
 
"Karena kalau dibubarkan saja, kemungkinan akan diambil lagi sama pihak lainnya. Lalu kita akan mulai lagi dari nol," tuturnya.
 
Sebelumnya,Ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Retno Listyarti mengatakan, bahwa polemik pencatutan merek dagang ini belum bisa disebut berakhir hanya karena Merdeka Belajar dihibahkan ke Kemendikbud. Pasalnya, keputusan hibah ini belum diikuti dengan prosedur hukum yang mengikat.
 
"Hibah merek dagang Merdeka Belajar, FSGI menyikapi terkait pernyataan bersama, seolah-olah polemik merek dagang ini selesai, padahal ini belum selesai kalau dilihat dari tinjauan hukum dan politik," kata Retno pada Diskusi Daring, Senin, 17 Agustus 2020.
 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif