“Bahkan keinginan perubahan nama ini sudah ada semenjak Prof. Tafdil Husni menjadi dekan," kata Efa dikutip dari laman unand.ac.id, Jumat, 15 Juli 2022.
Efa menuturkan ada beberapa pertimbangan perubahan nama, seperti mendukung proses internasionalisasi FEB. Dia menyebut pengembangan ke depan dalam rangka internasionalisasi melalui akreditasi internasional FIBAA.
Akreditasi internasional itu membutuhkan penamaan fakultas dan prodi berstandar internasional sehingga dapat mensejajarkan fakultas ini dengan FEB di dunia. Kemudian, lebih tepat secara akademik.
"Berdasarkan hasil audit mutu eksternal AUN-QA Tahun 2020 terhadap Prodi Sarjana Ekonomi dan Prodi Sarjana Manajemen mempertanyakan gelar lulusan Prodi Sarjana Manajemen yang waktu itu bachelor of economics (SE) yang terasa janggal karena management dan economics adalah dua field of study yang berbeda,” ujar Efa.
Efa menuturkan sesuai Keputusan Dirjen Dikti Tahun 2020 yakni perbedaan rumpun ilmu tersebut menjadi landasan kuat untuk mengubah FE menjadi FEB. “Perbedaan gelar tersebut menjadikan economic, Sarjana Manajemen (SM), dan Sarjana Akuntansi (S.Ak) kurang pas berada pada Fakultas Ekonomi yang mestinya hanya menghasilkan Sarjana Ekonomi,” jelas Efa.
Lalu, FEB diadopsi sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia dan selaras dengan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang memberikan peluang kepada mahasiswa untuk berada di luar perguruan tinggi selama tiga semester. Seperti melaksanakan credit earning baik di dalam maupun luar negeri.
Efa menuturkan pihaknya juga membuka tiga prodi baru, yakni Prodi S1 Ekonomi dan Keuangan Islam yang masih dalam masa persiapan ditargetkan tahun ajaran 2022-2023 sudah selesai. Selanjutnya, Prodi S1 Entrepreneurship, dan Prodi S3 Akuntansi.
“Dibukanya ketiga Prodi ini diharapkan dapat membuka akses lebih banyak kepada putra-putra terbaik mengenyam pendidikan tinggi,” papar dia.
Sementara itu, Rektor Unand Yuliandri mengatakan pembukaan prodi baru FEB sudah menjadi otorisasi perguruan tinggi setelah berubah menjadi perguruan tinggi badan hukum. Dia menuturkan prinsip dalam membuka prodi baru, sebelum menerima mahasiswa baru harus ada akreditasi minimal yang dipersyaratkan dan diberikan oleh lembaga akreditasi tertentu baik, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BANPT) maupun Lembaga Akreditasi Nasional (LAN).
Yuliandri menuturkan tuntutan kebutuhan dan pengembangan prodi berubah dengan cepat. Orang tidak lagi berbicara konventional tetapi bagaimana penyesuaiannya ke depan.
“Mencari formulasi penamaan sehingga menjadi daya tarik dan hari ini tidak ada halangan melakukan pengambungan karena memang berbeda tuntutan hari ini dibandingkan dengan yang lama,” kata Yuliandri.
Dia yakin momentum perubahan nama ini tidak hanya sekadar peluncuran. Tetapi, mengisi ke depan sehingga peluang dan pengembangan prodi mesti melihat kebutuhan saat ini.
| Baca juga: Unand Sediakan Kuota 1.139 Lewat Jalur SIMA UTBK, Pendaftaran Ditutup 2 Hari Lagi |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
