Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati
Ilustrasi. Foto: Medcom.id/Citra Larasati

Setiap PTKIN Diminta Dirikan Rumah Moderasi

Pendidikan Pendidikan Tinggi
Muhammad Syahrul Ramadhan • 05 November 2019 20:39
Jakarta: Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) diminta mendirikan rumah moderasi beragama. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama.
 
Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh Rektor/Ketua PTKIN itu meminta agar setiap kampus mendirikan dan menyelenggarakan “Rumah Moderasi Beragama”. "Rumah ini akan menjadi tempat penyemaian, edukasi, pendampingan, pengaduan, dan penguatan atas wacana dan gerakan moderasi beragama di lingkungan kampus PTKIN," kata Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kemenag, Kamaruddin Amin dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa, 5 November 2019.
 
Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Arskal Salim menyebut, kampus PTKIN merupakan garda terdepan dalam mengawal pemikiran dan gerakan moderatisme beragama. “PTKIN telah teruji dengan gagasan-gagasan moderatisme beragama, sehingga harus menjadi bagian dalam merevitalisasi moderatisme beragama secara lebih maksimal, di antaranya melalui pendirian rumah moderasi beragama ini,” ungkapnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia pun mendorong para pimpinan PTKIN agar berani bicara dan memiliki komitmen dengan moderatisme beragama ini. "Kajian-kajian, diskusi, riset, publikasi, dan dampingan-dampingan kepada masyarakat untuk menyuarakan moderatisme beragama agar terus dilakukan,” terangnya.
 
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-3663.1/Dj.I/BA.02/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 tentang Edaran Rumah Moderasi Beragama. Surat edaran ini merupakan wujud komitmen menjadikan moderasi beragama sebagai landasan berpikir, bersikap, serta perumusan kebijakan dan program di Kementerian Agama, termasuk PTKIN.
 
“Moderasi Beragama bagi Kementerian Agama bagaikan oksigen yang dibutuhkan untuk bernapas. Di manapun, kapanpun, kita semua butuh oksigen itu. Oksigen itulah moderasi beragama,” terang Kamaruddin.
 
Ia menambahkan Moderasi beragama kini telah menjadi bagian dari modal sosial dalam pembangunan nasional yang telah dikukuhkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi sebuah keniscayaan yang harus diimplementasikan oleh seluruh Kementerian/Lembaga, termasuk Kementerian Agama.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif