NEWSTICKER
Sejumlah pegiat pendidikan nonformal melakukan unjuk rasa atas dihapusnya Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud. Foto: Antara
Sejumlah pegiat pendidikan nonformal melakukan unjuk rasa atas dihapusnya Ditjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud. Foto: Antara

Program Pendidikan Nonformal Terancam Tak Disetujui Komisi X

Pendidikan Kebijakan pendidikan
Muhammad Syahrul Ramadhan • 29 Januari 2020 10:00
Jakarta:Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Sudewo mempertanyakan perubahan struktur baru, utamanya direktorat jenderal di tubuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satunya terkait perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (PAUD Dikmas) menjadi Direktorat Jenderal PAUD dan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 
Padahal Dirjen PUAD dan Dikmas selama ini mengakomodir pendidikan nonformal. Namun saat ini justru dilebur menjadi satu Ditjen, digabung dengan pendidikan dasar dan menengah.
 
Hal tersebut kata Sudewo, tak selaras dengan niatan Nadiem yang sangat tertarik melihat potensi keberagaman dunia pendidikan yang selama ini ditunjukkan oleh sekolah nonformal itu. Namun secara struktur organisasi, keberagaman itu justru tidak terlihat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pak Menteri sampaikan ini champion pendidikan nonformal, tapi yang jadi pertanyaan landasan hukumnya apa?" kata Sudewo dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Ruang Rapat Komisi X, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
 
Dengan tidak adanya struktur tersebut, kata Sudewo, Nadiem terancam tidak dapat membuat program untuk pendidikan nonformal. Bahkan kata Sudewo, Komisi X DPR juga tidak bisa menyetujui anggaran terkait program pendidikan nonformal yang diusulkan oleh Kemendikbud.
 
Alhasil jika tidak disetujui Komisi X, anggaran itu juga tak bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Kami merasa ketakutan untuk memberikan anggaran karena dasar hukumnya apa yang akan kami pakai, sementara hal tersebut tidak masuk dalam struktur organisasi Bapak," ujarnya.
 
Lebih lanjut Sudewo mengatakan, eks bos Gojek ini mestinya membuat struktur organisasi yang membawahi pendidikan nonformal jika ingin membuat program terkait hal itu. Selain itu Nadiem juga harus berkoordinasi terlebih dulu dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan.
 
"Yang saya tahu pasti dalam struktur organisasi ini, apa yang diharapkan Pak Menteri justru tidak terakomodir dalam struktur organisasi yang dibuat Pak Menteri sendiri,"tuturnya.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif