Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah

DKI Siapkan Bantuan Uang Pangkal untuk Siswa di Sekolah Swata

Pendidikan Sekolah Swasta PPDB DKI Jakarta
Ilham Pratama Putra • 05 Agustus 2020 19:06
Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bakal membantu siswa yang kesulitan dalam membayar uang pangkal di sekolah swasta. Hal ini disebabkan karena terdapat siswa dengan ekonomi rendah yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020dan kini terpaksa masuk sekolah swasta.
 
"Kalau memang anak-anaknya itu tidak mampu, kesulitan, kami juga tindak lanjuti untuk kami dampingi ke sekolah swasta dalam rangka perencanaan pembiayaan," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana, dalam Konferensi Video, Rabu, 5 Agustus 2020.
 
Nahdiana menyebut, skemanya sendiri saat ini tengah dikaji. Agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran kepada siswa yang membutuhkan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami sedang lakukan finalisasi, karena kami ingin pelaksaanaan secara regulasi benar dan pemanfaatannya benar. Ini sedang dalam proses-proses yang tentunya akan kami sampaikan ke masyarakat," sambung Nahdiana.
 
Baca juga:2021, Pemprov DKI Bakal Bangun SMK Berbasis Kesenian
 
Pada kesempatan yang sama, Komisioner bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyambut baik rencana Disdik DKI Jakarta tersebut. Sebab hal itu memang sudah menjadi janji mereka saat banyak siswa dengan ekonomi rendah terpaksa masuk sekolah swasta.
 
"KPAI juga mengapresiasi Pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sudah memaparkan tindaklanjut anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri dalam PPDB 2020. Bahkan untuk anak-anak dari keluarga miskin yang tidak mampu membayar uang pangkal di sekolah swasta, Pemprov akan menanggung pembiayaannya, saat ini regulasinya sedang disiapkan," ujar Retno.
 
Baca juga:Kepala Daerah Harus Menambah Jumlah Sekolah Negeri
 
Dalam catatan Retno, PPDB di DKI Jakarta merupakan PPDB dengan aduan masyarakat terbanyak pada 2020. Pihaknya menerima 224 aduan terkait PPDB, dan 200 kasus di antaranya berada di Jakarta.
 
"Artinya 89 persen kasus ada di Jakarta. Sedangkan wilayah lainnya berasal dari Jawa Timur khususnya kabupaten Sidoarjo, Pasuruan, dan kota Malang sebanyak 24 kasus atau 11 persen. Sisanya, aduan berasal dari kota Bekasi, Bogor, Semarang, Pekanbaru, Padang hingga Bali. Pengaduan pun terjadi pada seluruh jenjang pendidikan," terang Retno.

 
(CEU)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif